Kasus DD Berujung Tersangka Vs Dana Hibah yang Belum Jelas di Ds Larangan Slampar -->
Cari Berita

Kasus DD Berujung Tersangka Vs Dana Hibah yang Belum Jelas di Ds Larangan Slampar

Thursday, January 6, 2022

 


PAMEKASAN - Gejolak Kasus Proyek "Siluman" di Desa Larangan Slampar yang bersumber dari dana desa dan dana hibah tentunya menjadi perhatian sejumlah kalangan, kasus double SPJ yang menyeret kepala desa hingga ditetapkan sebagai tersangka sepertinya hanya fokus pada dana Desa, sementara didesa tersebut juga ada sejumlah proyek Dana hibah yang perlu juga di curigai mengingat rentetan persoalan ini ada kaitannya dengan dana hibah. 


Beberapa sampel sebelumnya dan informasi yang dihimpun jatimaktual.com realisasi dana hibah secara persentase dari anggaran yang diterima oleh Kelompok masyarakat hanya berkisar di angka 30% sementara sisanya gak jelas masuk ke kantong siapa. Bagaimana pekerjaan proyek bisa bertahan lama apabila anggaran sudah hilang ditengah jalan. 


Dari beberapa proyek bantuan dana hibah tunai provinsi jawa timur yang ada di Desa Larangan slampar perlu ditindak lanjuti oleh pihak terkait.


Salah satu nama kelompok masyarakat yang menerima bantuan Dana hibah di desa Larangan Slampar sebagaimana terlampir diatas.

---------------

Berikut Rilis Sebelumnya


Kades Larangan Slampar Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Dua Paket Proyek


PAMEKASAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan menetapkan Kepala Desa Larangan Slampar Hoyyibah sebagai tersangka kasus korupsi dua paket proyek didesanya tahun 2019, Kamis (6/1/2021).


Akibat perbuatannya, Kades Hoyyibah diminta untuk mengembalikan kerugian negara yang dikorupsinya senilai Rp 135.350.800.


Selain mengembalikan uang negara, Kades Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan itu juga menjadi tahanan kejaksaan sejak tanggal 30 Desember 2021.


Kasi Pidsus Kejari Pamekasan Ginung Pratidina didampingi tim penyidik, Munarwi mengatakan, Kades Hoyyibah ditetapkan sebagai tersangka sejak 1 Desember 2021 soal kasus korupsi.


"Terkait kasus korupsi proyek Plengsengan tahun 2019 di Dusun Morlaok Desa Larangan Slampar dengan panjang 660 m2 dan 550 m2," kata Kasi Pidsus melalui tim penyidik, Munarwi.


Menurutnya, Kades Hoyyibah telah merugikan negara sebesar Rp 135.350.800 dari dua paket proyek yang masing-masing anggarannya senilai Rp 235.580.700 dan Rp 178.778.100.


Dikatakan Ginung, deadline waktu pengembalian kerugian negara itu selama 9 hari sejak ditetapkan sebagai tersangka. Artinya, Kades Hoyyibah diberi waktu 9 hari untuk segera memgembalikan kerugian negara tersebut.


Akibat perbuatannya, Hoyyibah dikenakan Pasal 2 & 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 20 tahun 2021.


"Tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun minimal 5 tahun penjara," tuturnya.


Dia menyebut, kasus korupsi yang dilakukan Kades Larangan Slampar diketahui usai adanya dumas (aduan masyarakat). "Ia ini dumas," paparnya.


Ditanya perihal adanya dugaan double Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari satu paket proyek, Munarwi menegaskan kasus tersebut tidak dua LPJ. "Tidak. Bukan dua LPJ," tukasnya.


Informasi yang diperoleh suarajatimpost.com pada Kamis, 21 Oktober 2021, Kades Hoyyibah dilaporkan ke Kejari Pamekasan lantaran diduga mengklaim proyek dana hibah milik Dana Desa (DD) Larangan Slampar.


Artinya, pekerjaan proyek Plengsengan di Dusun Morlaok tersebut double Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Baik dari Pokmas dan Dana Desa.


"Setelah diklarifikasi ke Kasi Intel Kejari Pamekasan ternyata isu tersebut benar, bahwa proyek pelengsengan yang ada di Desa Larangan Slampar ada dua SPJ," kata kordinator masyarakat Desa Larangan Slampar, Subiyanto, Kamis (21/10/2021).