Kades Larangan Slampar Ditahan, ini Penjelasan Advokat Asal Pamekasan -->
Cari Berita

Kades Larangan Slampar Ditahan, ini Penjelasan Advokat Asal Pamekasan

Friday, January 7, 2022

Pamekasan, Jatim Aktual - Gonjang ganjing soal kasus dana korupsi yang menyeret nama Kepala Desa Larangan Slampar, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan, Jawa Timur.

Pada pemberitaan sebelumnya, diketahui bahwa Kades Larangan Slampar Khoyyibah, mengembalikan uang senilai Rp. 135.350.800, sekaligus menjadi tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan pada 30 Desember 2021 lalu.

Menyikapi polemik tersebut, Pengacara kondang asal Pamekasan, Subaidi, angkat bicara, menurutnya berdasarkan kajian dan merujuk pada Pasal 4 UU PemberantasanTipikor. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang sudah terlanjur dikorupsi seperti kasus yang terjadi pada Kades Larangan Slampar tersebut tidak menghapus dipidana. 

Lanjut Baidi, sapaan akrabnya, pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Dalam hal ini pelaku tindak pidana korupsi telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud. 

Maka pengembalian kerugian keuangan negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana dan tidak dapat dijadikan dasar untuk berhentinya proses hukum.

"Jadi initinya mas, meskipun Kades Larangan Slampar, telah mengembalikan uang senilai Rp.135.350.800,- yang telah ia korupsi dari Dana Hibah dan DD, sebelum adanya putusan dari 
Pengadilan dijatuhkan, maka proses hukumnya tetap berlanjut," tegas Baidi.

Lebih lanjut, menurut Pria kelahiran Pamekasan tersebut, pengembalian uang tersebut bisa menjadi faktor untuk meringankan bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan.

"Artinya mas, pengembalian bisa dilakukan setelah ada proses pidana dan putusan pengadilan. Seperti kasus Kades Larangan Slampar mengembalikan uang sebelum atau sesudah penyidikan, itu tetap melawan hukum" lanjutnya.

"Apalagi sudah ditetapkan Tersangka sejak tanggal 01 desember 2021 oleh penyidik Kejaksaan Pamekasan" imbuhnya.

Subaidi, mencontohkan dengan kasus pencurian, lalu sang pencuri mengembalikan barang curian sebelum orang lain tahu.

"Itu tetap tindak pidana mas, itu

hanya dapat keringanan pada saat putusan hakim saja" imbuhnya.

Berdasarkan kajiannya, kasus tersebut tidak bisa di SP3, jika tidak ada perdamaian dengan pihak pelapor atau korban, mengingat kasus tersebut sudah memenuhi unsur pidana.

"Jadi terkait kasus korupsi dana hibah dan DD ini kejaksaan Pamekasaan harus melanjutkan" pungkasnya.

Adapun dasar hukum yang ia kaji yakni Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001. (Redaktur)