Di hadapan MPR Madura Raya Kabag ESDA Setkab Sumenep, Sebut Galian C di Desa Gadu Barat Ilegal -->
Cari Berita

Di hadapan MPR Madura Raya Kabag ESDA Setkab Sumenep, Sebut Galian C di Desa Gadu Barat Ilegal

Mohammad Fairus
Monday, December 13, 2021



 Jatim Aktual, Sumenep - Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya, melakukan audiensi dengan Pemkab Kab. Sumenep terkait galian C (tambang ilegal) di desa Gadu Barat, Ganding, Kab. Sumenep, Jawa Timur. (Senin, 13/12).


Audiensi yang dilaksanakan di ruang Adiyaksa itu dihadiri oleh beberapa instansi,  Dinas PU, DLH,  Satpol PP, juga perwakilan dari Polres Sumenep, Camat Ganding, Polsek Ganding, BKSDA serta pihak yang melakukan tambang, H. Imam beserta pemilik lahan, Yayuk, dan Kabag ESDA Setkab, sebagai perwakilan dari Pemkab Sumenep.


Dalam kesempatan tersebut Kabag ESDM Setkab Sumenep, Muhammad Sahlan, SP, M.Si, mengatakan bahwa secara aturan desa Gadu Barat itu boleh dilakukan penambangan, asal mengikuti aturan.


"Secara aturan (red;perda) desa Gadu Barat itu boleh ditambang dengan komoditas batu gamping. Cuma mekanismenya sebelum melakukan penambangan itu harus melapokan dulu dalam artian ada ijin untuk melakukan penambangan itu." Ucapnya 


Sahlan, sapaan akrabnya, kemudia dengan nada bercanda menyebut  H. Imam sebagai tersangka dalam kasus tambang di desa Gadu Barat ini.


"H. Imam ini tersangkanya (tak memiliki idzin)." Ungkapnya dengan nada bercanda.


H. Imam sebagai pihak penambang menyebut bahwa ia memang belum mengantongi  idzin, karena ia merasa dipersulit saat mengurus peridzinannya.


"Belum ada peridzinanya belum ada, karena mulai dulu saat mengurus peridzinan di Batuan pun belum (tak diberi idzin)." Ungkap H. Imam


Dalam kesempatan tersebut MPR Madura Raya, melalui koprlap, Suhir dan ketuanya, Hamidi,  juga menyampaikan beberapa tuntutan kepada pihak Pemkab.


"Dalam minggu ini pemkab akan turun melalui DLH untuk merevitalisasi lokasi, melalui Bina Marga untuk perbaikan jalan


Maka tuntutan kita untuk tambang Ilegal Gadu Barat :

1. Beresin peridzinan, sebelum itu selesai tutup semua aktifitas penambangan,

2. DLH turun lapangan untuk mengkaji AMDAL nya.

3. Bina Marga untuk melakukan perbaikan jalan

4. Sangsi yang harus di tegakkan jika memang benar itu tidak beridzin.

Dan jika di temulan pelanggran lain maka jg harus d sangsi." Tutur Hamidi di depan perwakilan Pemkab Sumenep