Polemik pengguguran Bacakades Poteran Memanas, Warga Bersama Kuasa Hukum Geruduk Kantor DPRD Kabupaten Sumenep -->
Cari Berita

Polemik pengguguran Bacakades Poteran Memanas, Warga Bersama Kuasa Hukum Geruduk Kantor DPRD Kabupaten Sumenep

Monday, June 14, 2021

 


Sumenep, Jatim Aktual -
 Kasus pengguguran salah satu Bacakades Desa Poteran, Kecamatan Talango terus menuai polemik di tengah masyarakat Desa Poteran, Talango. Senin (14/06/2021). 

Hari ini warga bersama Kuasa Hukumnya, Kurniadi mendatangi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Sumenep.

Kedatangan mereka dalam rangka menyampaikan aspirasi perihal dinyatakannya Suparman, salah satu Bacakades Desa Poteran gugur oleh surat 141/671/435.118.5/2021 tertanggal 8 Juni 2021 yang ditandatangani Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, H. Ahmad Masuni.

Menurut Kurniadi, Kuasa Hukum Suparman, surat tersebut bertentangan dengan UU dan regulasi di Perbup No 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semenep No 54 Tahun 2019 tentang pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa, Penerapan hukum yang mengakibatkan kliennya tersebut gugur sebagai Bacakades bertentangan dengan hukum yang ada. 

“Jadi begini, penerapan normanya itu berbeda dengan normanya,” tegas Kurniadi kepada awak media. 

Selanjutnya menurut Kurniadi, tindak pidana yang dilakukan oleh kliennya tersebut bukanlah tindak pidana yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun, sebagaimana didalilkan oleh asisten pemerintahan tersebut, melainkan tindak pidana yang ancaman pidananya paling singkat 1 (satu) tahun bukan 5 (lima) tahun.

“Maka landasan hukum yang menjadi alasan digugurkannya klien kami dalam surat tersebut tidak berlaku bagi klien kami,” terang Kurniadi. 

Kurniadi dengan tegas menyatakan, bahwa pihaknya akan membawa kasus tersebut ke meja hukum, jika usahanya di tingkat Kabupaten tidak membuahkan hasil. 

"Masih nunggu hasil Upaya Banding Adminitrasi terhadap BPD Poteran. Selanjutnya, bila keputusan BPD tetap mempertahankan keputusan Panitia, maka akan diajukan gugatan ke PTUN." Pungkasnya.

Sementara H. Muta’em, anggota Komisi I DPRD Sumenep yang menemui warga saat audiensi tidak dapat kami konfirmasi, sebab dirinya tak lagi di ruangan komisi ketika hendak dimintai keterangan. (Fairus)