FMDG Meminta Polda Jatim Memperjelas Kasus Dugaan Pemalsuan Ijazah yang Dilakukan Akhmad Wail, Mantan Kades Guluk-Guluk -->
Cari Berita

FMDG Meminta Polda Jatim Memperjelas Kasus Dugaan Pemalsuan Ijazah yang Dilakukan Akhmad Wail, Mantan Kades Guluk-Guluk

Mohammad Fairus
Friday, April 9, 2021


Jatim Aktual, Sumenep - Beberapa bulan ke depan masyarakat Sumenep akan menghadapi pesta demokrasi berupa pemilihan kepala desa serentak. Dan salah satu desa yang akan menikmati pesta demokrasi itu adalah desa Guluk-Guluk.


Masyarakat Guluk-Guluk tentunya berharap pesta ini benar-benar akan menemukan figur yang mampu menahkodai desa mereka (red, Guluk-Guluk), serta dalam pelaksanaannya tidak ada regulasi yang dilangkahi maupun dilanggar.


Dengan tujuan dan cita-cita mulia tersebut, masyarakat Guluk-Guluk yang tergabung dalam FMDG (Forum Masyarakat Desa Guluk-Guluk) meminta Polda Jatim untuk memperjelas status hukum dari mantan (Kades) Kepala Desa Guluk-Guluk, Akhmad Wail yang dilaporkan pada tahun 2018 lalu, kerena diduga memalsukan ijazah yang digunakan pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW ) yang kemungkinan mencalonkan kembali pada pemilihan kepala desa kali ini.


FMDG melalui ketuanya Subli, menginginkan Polda Jatim untuk memperjelas status hukum dari terlapor (Akhmad Wail) terkait pemalsuan ijazah, yang dilaporkan pada tahun 2018 silam.


"Kami atas nama masyarakat Guluk-Guluk ingin mematikan supremasi hukum atau tegaknya hukum terkait pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh terlapor Akhmad Wail". Ucap Subli saat dimitai keterangan oleh Jatim Aktual.


Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pada saat pemeriksaan Rektor STIE I.E.U, Dr. Oskarius memberikan penjelasan bahwa ijazah terlapor tidak ada dalam sistem kampus  mereka.


"Ia Dulu saat dimintai keterangan Dr. Oskarius mengatakan bahwa ijazah tersebut tidak ada dalam sistem mereka, bahkan pihak kampus STIE I.E.U memberikan penjelasan secara tertulis" terangnya.


Ia juga menjelaskan bahwa hal ini bukan semata-mata ada basis politik, namun masyarakat menginginkan penegakan hukum benar-benar dilakukan.


"Tidak, ini tidak ada hubungannya dengan politik, hal ini kami lakukan semata-mata agar hukum benar ditegakkan". Tutupnya. Jumat, 04/04/21.