Carut Marut Kongres, Ditanggapi oleh Praktisi Hukum : Berpotensi Menciptkan Dualisme Kepemimpinan -->
Cari Berita

Carut Marut Kongres, Ditanggapi oleh Praktisi Hukum : Berpotensi Menciptkan Dualisme Kepemimpinan

Wednesday, March 24, 2021


(24/03/21) Molornya pelaksanaan kongres PMII dan kadaluarsa Surat Keputusan Kepanitiaan serta carut marut ketidakjelasan Kongres PMII ke XX mendapat tanggapan dari beberapa pihak salah satunya Bahiruddin praktisi hukum muda yang malang melintang dalam advokasi sengketa hukum di jawa timur


"Lepas dari kepentingan politik, saya melihatnya dari kacamata hukum Panitia KONGRES PMII XX SC atau OC secara hukum telah selesai masa tugasnya per tanggal 20 Maret 2021, sehingga secara de jure sudah tidak berhak melaksanakan kongres" ucapnya 


Bahiruddin juga menambahkan bahwa sejak dilaksanakannya pendemisioneran jajaran pengurus PB PMII periode 2017-2021 pada 19 April kemarin maka telah terjadi kefakuman hukum 


"Harusnya berjalannya Arena nasional dengan intensitas gesekan sebesar kongres ini jangan sampai ada kefakuman hukum selama 1kali 24 jam, apabila itu terjadi maka sudah selayaknya Jajaran Majelis Pembina mengambil tanggung jawab, jangan sampai ada ketidakpastian hukum seperti 5 hari terakhir bagi organisasi sebesar PMII ini" ucap Aktivis Jebolan Universitas Trunojoyo tersebut 


Menurutnya keputusan hukum yang dihasilkan dari carut marut pelaksanaan kongres baik berupa pemilihan ketua Umum dan lainnya akan disanksikan dan berpotensi membuat perpecahan organisasi 


"Pelaksanaan yang tidak jelas dan model Hybrid seperti ini punya potensi keputusan hukum yang abu-abu dan tidak dipatuhi semua anggota, baiknya memang kongres ditunda serta ditempatkan terpusat maka Keputusannya akan dapat diterima secara legowo dan legal. Sebab setau saya PMII tidak pernah mengalami dualisme kepemimpinan tapi kongres ini bila dipaksakan bisa menciptakan perpecahan besar itu" tandasnya