LPR Sebut Dana Bansos Jatim Berpotensi Jadi Bancakan Elit Politik -->
Cari Berita

LPR Sebut Dana Bansos Jatim Berpotensi Jadi Bancakan Elit Politik

Saturday, January 16, 2021

 


Lembaga Pendidikan Rakyat Untuk Transparansi Anggaran (LPR TAPA) menyampaikan rilis perihal amburadulnya pengelolaan serta pengalokasian dana bantuan sosial pemerintahan provinsi jawa timur yang dirasa belum berdampak signifikan pada perubahan struktur sosial-ekonomi masyarakat jatim juga berpotensi menjadi lumbung korupsi para pemangku kebijakan 


Nailil Hufron Ketua Bidang Kampanye LPR TAPA menjelaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tiap tahunnya mengalokasikan peningkatan anggaran dana hibah. Peningkatan belanja untuk dana hibah ini juga beriringan dengan meningkatnya temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. 


“Banyak permasalahan pengelolaan keuangan pada dana hibah yang telah dianggarkan dan dikelola oleh beberapa Dinas/SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bahkan beberapa kasus belum jelas laporan pertangunggjawabannya, Tercatat per 17 Maret 2020 lalu ada 11 SKPD di lingkungan Pemprov Jatim yang belum menyetorkan laporan pertanggungjawabannya senilai Rp 2.9 Triliun, tanpa pengawasan ketat dari masyarakat sipil jelas ini berpotensi adanya penyimpangan seperti korupsi bansos covid 19 beberapa waktu lalu” tandas Hufron kepada awak media 

pada medio agustus lalu Gerakan Aksi Selamatkan Jawa Timur GAS JATIM pernah melakukan demonstrasi perihal tiadanya SPJ 11 SKPD 

Diketahui, berikut 11 SKPD dan anggaran yang belum ter SPJ kan:

1. Dinas Pendidikan (Non Bos) Rp 166.902.959.200,-.  

2. Dinas Pendidikan (Bos) Rp 875.571.928.000,-.

3. Dinas Kesehatan, Rp 140.143.610,-.  

4. Dinas pekerjaan umum bina marga Rp 356.892.500.000,-.

5. Dinas pekerjaan umum sumber daya air, Rp 81.774.945.000,-.

6. Dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dan cipta karya, Rp 

240.295.000.000,-,  

7. Bakesbangpol, Rp 37.211.394.71,-,

8. Dinas Biro administrasi perekonomian, Rp 8.178.400.000,-,

9. Biro administrasi pembangunan Rp 337.280.000.000,

10. Biro administrasi dan sosial, Rp 895.188.273.957,-.  

11. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Rp 1.225.000.000,-.

12. Biro administrasi dan pembangunan Rp 337.280.000.000,- 

"Siapa penerimanya dan dimana tempatnya serta untuk kegiatan apa itu adalah prinsip utama pertanggungjawaban pemerintah atas rakyat sebab dana tersebut adalah dana ummat, mari kita belajar pada kekacauan pengelolaan dana bantuan sosial 2020 kemarin karena apabila rakyat serta koalisi masyarakat sipil lengah jelas dana melimpah ini akan jadi bancakan elit politik pada tahun anggaran 2021 mengingat untuk besaran dana bansos nasional yang diploting oleh menteri ekonomi ibu sri mulyani menyentuh angka 408,8 triliun, jawa timur sebagai salah satu provinsi terbesar pasti menjadi salah satu wilayah prioritas, pertaruhannya ialah dana ini akan mengalir pada rakyat atau semakin mempertebal kantong-kantong politisi" tutupnya