Penanganan Pelimpahan Kasus ke APIP dinilai Mangkrak, MPR Madura Raya Datangi Inspektorat -->
Cari Berita

Penanganan Pelimpahan Kasus ke APIP dinilai Mangkrak, MPR Madura Raya Datangi Inspektorat

Tuesday, October 27, 2020


Jatim Aktual - Sumenep, Aktivis Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya mendatangi Kantor Inspektorat Kabupaten Sumenep pada Senin, (26/10/2020) siang. 


Para aktivis MPR Madura Raya tersebut ditemui oleh Inspektorat Pembantu V (Irban V), Jufri di ruangannya. Audiensi itu berlangsung sekitar tiga jam dari jam 13:00 s/d 15:30 wib.


Kedatangan mereka bermaksud menyoal kinerja APIP yang dinilai lamban dalam menangani beberapa kasus hukum, terlebih limpahan kasus dari Polres dan Kejaksaan. Yaitu kasus OTT pemotongan dana kapitasi Puskesmas Pragaan (Polres) dan dugaan penyelewengan Rastra dan DD/ADD di Desa Errabu dan Pragaan Daja. 


“Kami ingin mengetahui progres kasus-kasus hukum yang sedang ditangani APIP, terutama terkait kasus OTT pemotongan dana kapitasi puskesmas Pragaan dan dugaan penyelewengan rastra dan DD/ADD di desa Errabu dan Pragaan Daja,” ujar Korlap Aksi, M. Zuhir.


Saat dimintai keterangan secara terpisah, Jufri mengaku ada tujuh belas kasus yang sedang ditangani APIP pada tahun 2020 ini. Menurutnya, dari ke-17 kasus tersebut masih dua kasus yang selesai. Sedangkan sisanya masih dalam proses penanganan. 


“Pada tahun 2020 ini terdapat tujuh belas kasus yang kita tangani. Dua dari kasus tersebut sudah selesai kita tangani,” jawab Jufri.


Sedangkan untuk kasus OTT pemotongan dana kapitasi di Puskesmas Pragaan, ia mengatakan bahwa kasusnya on progres, karena kasus ini investigatif kami tetep memeriksa semua orang yang terlibat dalam kasus ini.


"Untuk kasus yang di Puskesmas Pragaan itu on proses, kita tetap memeriksa pihak-pihak yang berkaitan, cuma kami tidak bisa memastikan kapan selesainya karena kasus ini investigatif" terang Jufri


Lebih lanjut, ia menyampaikan terkait kasus dugaan penyelewengan Rastra dan DD/ADD di Desa Errabu, ia mengatakan bahwa, kasus  dugaan tersebut juga dalam proses, namun pihaknya mengalami kendala pemanggilan pelapor yang sampai saat ini tidak kunjung bisa dimintai keterangan, serta berkas pelaporannya yang tidak lengkap dan spesifik.


Sedangkan untuk kasus dugaan penyelewengan rastra dan DD/ADD di Desa Pragaan Daja, pihaknya mengaku belum menerima pelimpahan kasus tersebut dari Kejaksaan.


"Kalau untuk yang di Desa Errabu juga dalam tahap proses, namun kami menemui kendala karena pelapor tidak bisa dimintai keterangan, kendala berikutnya dari laporan yang disampaikan tidak ada bukti yang valid serta tidak ada kejelasan terkait penyelewengan rastra dan  DD/ADD di desa Errabu, misalkan raskin, siapa yang mendapatkan siapa yang tidak, tapi hal itu tidak ada" jelasnya


Terakhir ia menyampaikan jika dalam tenggat waktu yang kita tentukan pihak pelapor tidak kunjung bisa dimintai keterangan, maka pelaporan itu kita anggap sampah, karena masih banyak kasus yang lain yang harus kita tangani.


"Jadi, misalkan dalam waktu yang ditentukan pihak pelapor tidak bisa menyampaikan keterangan, maka kasus itu akan kami biarkan," pungkasnya.