Tantangan Terbuka FORDEMS untuk KPU Sumenep -->
Cari Berita

Tantangan Terbuka FORDEMS untuk KPU Sumenep

Tuesday, September 22, 2020


Jatimaktual.com, Sumenep. - Konflik antara BAWASLU Sumenep versus KPU Sumenep kian meruncing, terakhir Bawaslu Sumenep melakukakan aksi wolk out/wo pada Pleno Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (PDPHP) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, (Senin 14/09/20). Hal ini, terus mendapatkan sorotan dari publik, salah satunya Forum Demokrasi Sumenep (FORDEMS).


Direktur Eksekutif Fordems, Muhsi Ramdan mengaku kecewa atas sikap KPU Kabupaten Sumenep yang tidak mengindahkan nota keberatan BAWASLU atas dugaan banyaknya kesalahan proses dalam pemutakhiran data pemilih di sembilan Kecamatan. 


“Seharusnya KPU Sumenep mengindahkan nota keberatan dan masukan-masukan dari BAWASLU saat Pleno berlangsung. BAWASLU itu bekerja sesuai data ril di lapangan, bukan mengada-ngada. Karena memang tidak masuk akal, ketika Data Pemilih Hasil Pemutakhiran di Pleno KPU Kabupaten Sumenep tidak sesuai dengan data hasil pleno di PPK. Yang paling parah itu terjadi di Kecamatan Pragaan.” Ungkap Muhsi. 


Supaya ketidaksamaan rekapitulasi Data Pemilih Hasil Pemutakhiran antara Pleno KPU Kabupaten dan Pleno di sembilan PPK ini tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, Muhsi menantang KPU untuk membuka data hasil coklit PPDP kepada publik untuk dilakukan pencocokan dengan hasil pleno, baik pleno PPk ataupun KPU Kabupaten. Menurutnya, dengan begitu persoalan ketidaksamaan data hasil pleno di sembilan Kecamatan dan KPU ini menjadi terang benderang. 


“Kami tantang KPU Kabupaten Sumenep untuk membuka data pemilih hasil coklit PPDP kepada publik untuk kemudian dilakukan pencocokan dengan DPHP hasil pleno PPK dan dan KPU. Karena dengan ini, semua persoalan tentang Data Pemilih Hasil Pemutakhiran ini menjadi terang dan jelas, siapa yang salah dan yang benar dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. KPU berani tidak menerima tantangan kami?” Tegasnya


Menanggapi tantangan yang dilayangkan oleh FORDEMS, KPU Sumenep melalui Syaifurrahman mengatakan, hasil coklit itu adalah informasi yang tufak bisa dibuka kepublik, karena merupakan informasi yang dikecualikan, serta kesalahannya hanya hal sepele ; kesalahan penulisan A.KWK.


"Hasil coklit itu tidak bisa dibuka ke publik karena memuat informasi yang dikecualikan. Apalagi letak kesalahannya Hanya pada penulisan jumlah A.KWK yang itu sudah ditetapkan sebelum coklit. Sebenarny KPU Sumenep akan sangat bergembira apabila  FORDEMS berkenan mengawal uji publik DPS yang tahapannya dalam beberapa hari ke depan sudah dimulai. DPS yang ditetapkan oleh KPU saat ini sudah diumumkan dan publik bisa akses itu", terang Syaifur saat dihubungi via pesan singkat WhatsApp