Dinilai Tidak Profesional, KPU Sumenep dituntun Mundur -->
Cari Berita

Dinilai Tidak Profesional, KPU Sumenep dituntun Mundur

Tuesday, September 22, 2020


Jatim Aktual - Sumenep, Kabupaten Sumenep dalam waktu dekat ini akan menghadapi pesta demokrasi yakni;  pemilihan Cabup (calon bupati) dan Cawabup (calon wakil bupati). Sebagai ajang untuk menemukan pemimpin yang akan menahkodai Sumenep selama lima tahun ke depan, tentunya kompitisi yang diharapkan adalah kompetisi yang jujur, adil, sesuai dengan maskot KPU (Komisi Pemilihan Umum) Sumenep, "Si Jambul" (Siap Jurdil, Aman, Memilih Bupati Langsung).


Kompetisi yang adil, jujur yang diharapkan tentunya juga bersamaan dengan pihak penyelenggara (dalam hali ini KPU dumenep) juga bertindak dengan jujur, adil, profesional, proporsional, dan netral, barulah akan tercipta kompetisi yang sesuai dengan amanat undang-undang.


Namun sialnya, beberapa tahapan yang sudah dilakukan oleh KPU atau instrumen dibawahnya tidak menggambarkan akan terjadinya kompitisi yang seauai dengan amanat undang. Hal ini, yang menjadikan landasan dari para aktivia KOMPAS (Komunitas Pemuda Anti Korupsi), saat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor KPU Sumenep, (Senin, 21/09/20).


Dalam penyampaian orasinya, Ahmad Sanusi menyampaikan enam aspirasi yang mereka bawa;

a. Pengurangan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dari asal  868.171 berkuran sekitas 45. 171

b. (Dugaan kuat) PPDP di empat kecamatan dijokikan

c. Pumungutan liar yang dilakukan PPS terhadap PPDP disalah satu desa. 

d. Manipulasi staf PPS 

e. Banyak staf yang tidak sesuai dengan tupoksinya

f. Ketua KPU Sumenep telah melanggar surat edaran PKPU RI No. 666/SDM.12-SD/05/KPU/XI/2017


Saat dimintai keterangan terkait tuntutannya agar ketua KPU Sumenep mengundurkan diri,  Imam Hanafi, selaku Korlap aksi mengatakan, "Kami kemaren sempat membaca disalah satu media, bahwa komisioner KPU tidak boleh berada di bawah struktur organisasi kemasyarakatan, namun kenyataannya Komisioner KPU Sumenep datang ke salah satu MWC pada saat  pelantikan, seolah dia juga dilantik dengan berdiri di samping pelantik" terang Imam, ketua KOMPAK