Dua Bantuan Hibah di Kel. Kangenan Bertumpuk Disatu Titik, Material Bermasalah, Begini Komentar Pihak Terkait. -->
Cari Berita

Dua Bantuan Hibah di Kel. Kangenan Bertumpuk Disatu Titik, Material Bermasalah, Begini Komentar Pihak Terkait.

Monday, August 3, 2020

Jatimaktual.com, Pamekasan. - Dua Bantuan Hibah Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Kelurahan Kangenan Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan, Madura Jawa Timur, bertumpuk disatu Titik dengan material yang diduga tidak sesuai.
Bantuan Dana Hibah kedua Pokmas Tersebut yakni dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Binamarga Provinsi Jawa Timur. Masing-masing: Pokmas Teratai dengan Anggaran 200 juta dan Pokmas Tulip dengan anggaran 200 juta. Keduanya dicairkan pada bulan 06/2020 lalu. 

Hasil pantauan dan Informasi yang dihimpun jatimaktual.com bahwa kedua pokmas penerima Bantuan tersebut tidak dikelola oleh Masing-masing Pokmas, tetapi dikelola oleh D inisial selaku korlap keduanya. Sehingga Bantuan tersebut hanya berkedok Pokmas. Secara administrasi dan pengelolaan keuangan pada pekerjaan pengaspalan tersebut pokmas tidak lagi menjadi pengendali. 

Apalagi material yang digunakan mulai dari batu hingga pasir dinilai tidak sesuai dengan standard. Belum lagi persoalan pemangkasan anggaran, karena pekerjaan pengaspalan kedua pokmas itu merupakan peningkatan atau perbaiakan, mengingat lokasi tersebut sudah pernah di Aspal sebelumnya. Sehingga anggaran Rp. 400 juta dari kedua pokmas tersebut perlu dievaluasi kembali oleh pihak-pihak terkait. 
D selaku pihak yang mengelola bantuan kedua pokmas itu menyatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah dikerjakan. " Pekerjaannya sudah selesai" katanya saat dikonfirmasi 

PLT Kasubag Tata Usaha UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pamekasan,  Heroe Soedarmadji, saat ditanya terkait material yang digunakan dalam proyek pengaspalan jalan di kel. Kangenan. Menyatakan kurang memenuhi teknis sebagaimana Gambar yang ditunjukkan, Tetapi sekalipun menemukan persoalan dilapangan terkait pekerjaan hibah,  pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa, karena UPT hanya dibebani tugas Verifikasi Administratif . Maskipun demikian pihaknya siap membantu pihak penegak hukum apabila ada pelaporan atau pengaduan dari masyarakat sampai dilakukan pemeriksaan ke lokasi pekerjaan. Pihaknya siap membantu segala sesuatu yang dibutuhkan secara teknis. 
Sementara itu Mathur Husyairi, Anggota DPRD jatim dalam komentarnya yang dirilis beritalima.com pada rabu 29 juli 2020 juga menyoroti tata kelola keuangan dana hibah pada APBD 2019 yang dianggarkan sebanyak Rp. 8,5 Triliun berdasarkan lpj APBD 2019. terdapat anggaran atau realisasi dana hibah sebesar Rp. 2,9 Triliun sampai dengan 17 maret 2020 masih ada penerima hibah pada 11 OPF yang belum menyampaikan laporan pertanggung jawaban. 

Temuan tersebut lebih besar dari temuan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI perwakilan jawa timur di APBD tahun anggaran 2018. Ada sebesar 1,1 milyar dana hibah yang belum menyerahkan SPJ. dan 2019 itu lebih tinggi. (ma)