Sambangi Komis II DRPD Sumenep, GAKI Jatim Sebut Praktek Pungli Masih Terjadi di Pasar Ganding -->
Cari Berita

Sambangi Komis II DRPD Sumenep, GAKI Jatim Sebut Praktek Pungli Masih Terjadi di Pasar Ganding

Thursday, July 2, 2020

Jatimaktual.com, Sumenep – Gugus Anti Korupsi Indonesia (GAKI) Jatim mendatangi Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, dengan tujuan utama yaitu mengadukan banyaknya pungutan uang kepada padagang di Pasar Ganding. Kamis, (02/07/20)

Menurut Farid Azziyadi, Ketua GAKI JATIM mengaku setelah melakukan investigasi, banyak temuan yang mencangangkan, bahkan menurut hasil investigasi dari GAKI ada oknum tertentu yang meminta nominal tertentu. Nominal yang dimintanyapun bervariasi ada yang diminta 1 juta bahkan ada yang lebih hanya sekedar untuk menempati kios.

Kata Farid setelah ditanyakan, uang pungutan tersebut adalah sebagai ucapan terima kasih, namun jika hanya ucapan terima kasih sampai jutaan hal itu tidak wajar.

Bahkan yang lebih parah ucap Farid, ada salah satu pedagang yang memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) sebelum renovasi pasar. Namun setelah pembangunan pasar selesai orang yang memiliki HGB tidak mendapatkan haknya. Justru Farid menyebut ada satu orang yang sampai memiliki tiga kios.

“Sangat nampak permainannya, orang yang memiliki HGB tidak mendapatkan kios, justru ada satu orang yang sampai memiliki tiga kios, ini aneh,” jelas Farid

Sementara Agus Dwi Saputra Dinas Perindustriaan dan Perdagangan Sumenep menegaskan semua pedagang yang berjumlah 225 mendapatkan tempat semua. Akan tetapi setelah membagian lapak selesai ada sekitar 37 orang mengaku tidak mendapatkan tempat. Setelah bertemu, mereka mengaku ada yang sudah berhenti, ada yang berhenti tiga bulan bahkan ada yang sudah berhenti satu tahun.

“Kita tidak melarang orang berjualan, namun lapaknya buat sendiri, hanya ukuran yang kami tentukan, agar mereka tidak semena-mena,” ucap Agus usai menemui pasukan GAKI di ruang Komisi II DPRD Sumenep.

Bahkan yang lebih parah ucap Farid, ada salah satu pedagang yang memiliki hak guna bangunan (HGB) sebelum renovasi pasar. Namun setelah pembangunan pasar selesai orang yang memiliki HGB tidak mendapatkan haknya. Justru Farid menyebut ada satu orang yang sampai memiliki tiga kios.

Sementara H. Subaidi Ketua Komisi II DPRD Sumenep menyampaikan agar Disperindak segera mengevaluasi kinerja bawahannya, agar kasus surupa seperti di Pasar Lenteng tidak terjadi di pasar lain di Kabupaten Sumenep, termasuk di Pasar Ganding yang di sampaikan GAKI JATIM. 

Disperindak harus mengambil terobosan baru yang sebelumnya tidak dilakukan. Seperti melakukan pembinaan kepada semua petugas pasar, agar mentalnya baik.

“Dinas juga harus rutin melakukan pengawasan agar para petugas pasar tidak semena-mena kepada pedagang”,  tegas Farid

Dengan adanya temuan dari GAKI Jatim, Farid berharap, akan ada evaluasi  berkenaan dengan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat (pungli).

"Intinya saya berharap dievaluasi ulang terkait pembagian kios, lapak dan los, apa lagi kuat dugaan ada pungutan liar", lanjutnya.

Farid juga berharap, untuk kedepannya komisi II DPRD Kabupaten Sumenep, harus proaktif bahkan kalau perlu sidak ke pasar-pasar untuk memastikan tidak akan ada pengutan-pungutan yang dapat merugikan masyarakat.

"Terkait hal ini, komisi II DPRD Sumenep, harus proaktif dan harus melakukan sidak ke pasar ganding dan lenteng, serta pasar-pasar yang lain demi masyarakat", Pungkas Farid