DPRD Banyuwangi Kaget saat Sidak di Kalibaru, Temukan Pemotongan Hak KPM oleh e-Warung
Cari Berita

DPRD Banyuwangi Kaget saat Sidak di Kalibaru, Temukan Pemotongan Hak KPM oleh e-Warung

Thursday, July 2, 2020


(02/07/20) DPRD Kabupaten Banyuwangi melakukan sidak di seluruh desa kalibaru, atas laporan masyarakat yang mengeluhkan dana bansos berupa PKH dan BPNT dilakukan penggelapan didalamnya mulai dari pemotongan, intimidasi dan hilangnya kartu BPNT masyarakat.

"Saya datang ke ibu-ibu tidak main-main ya, saya datang untuk membantu penerima KPM agar tidak dimanfaatkan oleh oknum pejabat atau siapapun itu, saya ingin semua dana bansos tersalurkan dan tidak ada lagi laporan pemotongan hak" ucap Michael, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Kamis 02/07/2020.

Munculnya sidak hari ini diawali dari kegelisahan warga karena setiap pencairan dana bansos selalu terdapat pengurangan dari bahan pokok seperti beras dan telur. RPK (Rumah Pangan Kita) milik Maryati sebagai penyalur diduga kuat melakukan tindakan monopoli secara terstruktur, sistematis dan massif.

Bahkan di dalam pertemuan tersebut diceritakan oknum bernama Maryati selalu mengintimidasi penerima BPNT dan PKH agar beli di warungnya dengan mengatasnamakan desa. Padahal ketika dikonfirmasi kepada Kepala Desa, Kepala Desa tidak tahu sama sekali.

"Kita sangat kecewa pak, karena setiap pengambilan bahan pokok beras selalu anyir atau apek (bau), ditambah lagi kita yang seharusnya mendapatkan uang 150.000 rupiah hanya mendapatkan l130.000 saja. Ada lagi kita gag dikasih nota sembakonya. Kalau tidak ambil ke dia diancam akan dihapus bantuannya, " tandas warga kalibaru serentak berbicara.

Modus operandi pemotongan hak KPM dilakukan oleh Maryati untuk mangarahkan warga masyarakat hanya tertuju pada satu E-warung saja, tindakan intimidasi yang dilakukan dengan membuat surat pernyataan untuk warga masyarakat kalibaru hanya melakukan pencairan di warung tersebut jika tidak maka diintimidasi  akan dipersulit mengurusi surat di desa bahkan mengklaim desa akan menghapus bantuan tersebut.

Warga juga menerima laporan bahwa Mariati membuat surat ber-kop desa kepada Dinas Sosial, padahal dia bukan bagian dari desa. Hal itu bagian dari upaya melakukan pencairan hanya kepada E-warung milik maryati. Tindakan tersebut jelas merupakan mal-administrasi, demi mencari keuntungan pribadi.

"Saya LulukShop pernah diundang Mariati ke kecamatan, disana saya diminta Pak Camat untuk tidak melayani penerima BPNT dan PKH. Padahal saya agen resmi Bank," ungkap Luluk kecewa melalui sambungan telpon.

Menurut Alvin, aktivis mahasiswa yang mengungkap kasus ini terjadinya monopoli penyaluran salah satunya karena ada persyaratan yang tidak lazim dari bank, yakni harus mendapatkan rekomendasi TKSK.

"Saya ada bukti pihak Bank mensyaratkan rekomendasi, dan ini tidak lazim SOP bank. Saya turun karena ada aduan dari masyarakat mulai dari telur dihutang, haknya dikurangi dengan mengatasnamakan desa. Saya berharap DPRD dan penegak hukum segera memanggil dan melakukan tindakan. Karena ada indikasi ada yang membackup Mariati," tuturnya dengan tegas.

Hal demikian membuat geram wakil ketua DPRD kabupaten banyuwangi, Michael dari F-Demokrat. hingga dia menyatakan siap pasang badan untuk masyarakat jangan pernah takut jika ada ancaman dari siapapun karena tidak ada aturan kalau E-Warung memiliki hak untuk memutus dana bansos. (azz)