Serial Kartun Tom and Jerry dalam APBD Jember dibawah Pengawasan Gubernur -->
Cari Berita

Serial Kartun Tom and Jerry dalam APBD Jember dibawah Pengawasan Gubernur

Thursday, June 25, 2020


(25/06/20) Prinsip Demokrasi sudah sangat jelas, bahwa demokrasi itu dari oleh dan untuk rakyat. Jadi pada akhirnya rakyatlah yang harus menikmati buah dari demokrasi itu bukan pejabat dan aparat-aparatnya. Karenanya rakyat harus benar-benar tau dan mengerti apa yang dilakukan oleh pemimpinnya.

Polemik carut marutnya pertikaian Pihak Eksekutif dan Legislatif terkait pembahasan APBD mulai dari Platform KUA-PPAS hingga turunnya Perda APBD tidak pernah menemukan titik temu. Hal ini di sebabkan hubungan antar lembaga yang tidak Harmonis. Sehingga kabupaten Jember menjadi satu-satunya daerah yang belum memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dampak konflik berkepanjangan tersebut terhadap Kabupaten Jember yaitu menurunnya produktivitas daerah menyangkut hajat hidup orang banyak baik dari segi pembangunan potensi daerah untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Standart Pelayanan Minimal (SPM) dll. Sementara, Jember masih menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang disahkan oleh Gubernur Jawa Timur dimana terdapat batasan penggunaan anggaran sekedar untuk dana mengikat dan dana wajib.

Tentu, sistem anggaran tersebut merugikan masyarakat sebab hanya mengarah pada rutinitas saja tanpa ada esensi yg kompeherensif untuk menggerakan ekonomi lintas sektor.

Secara kajian ekonomi makro, tiga tahun terakhir Kabupaten Jember mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 PDRB sebesar 5,11%, meningkat pada tahun 2017 sebesar 5,23% dan pada tahun 2018 meningkat sebesar 5,31%.Tentu pencapaian yang kurang dari 1 digit tersebut jika diukur dengan produktivitas lintas sektor sangat rendah. Selama tiga tahun terakhir Jember mengalami stagnansi dalam melakukan pembangunan perekonomian.

semrawutnya Bupati dan DPRD Jember berbuntut Forum konsultasi dan Mediasi yang di fasilitasi Oleh DPD RI. Dalam forum tersebut juga hadir Mendagri dan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, hadir dalam forum tersebut Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Slyviana Murni, Ketua dan Pimpinan DPRD Kabupaten Jember, Senator DPD RI Ahmad Nawardi, Bustami Zainudin dan sejumlah tokoh masyarakat dari Kabupaten Jember.

Mendagri Tito Karnavian telah menindaklanjuti laporan DPD RI atas penyelewengan atau abuse of power yg dilakukan oleh Bupati Jember dr. Faida MMR dengan memerintahkan Gubernur Jatim untuk melakukan penyelidikan. 

Kami PC PMII Jember menuntut :

1. Gubernur Jatim melalui tim inspektorat sebagai pemeriksa dan pengawas harus melakukan penyelidikan se-obyektif mungkin.

2. Bupati Jember harus kooperatif dengan segala keputusan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

3. DPRD dan Bupati sebagai lembaga legislatif dan eksekutif harus menjunjung nilai kebersamaan sesuai fungsi, tugas dan peran masing-masing membangun Kabupaten Jember.

4. semua elemen masyarakat harus terlibat atas penyelidikan tersebut sebagai mekanisme check and balance.