Ketua Komisariat UIJ Apresiasi Sikap Kebijakan PKC PMII Jatim -->
Cari Berita

Ketua Komisariat UIJ Apresiasi Sikap Kebijakan PKC PMII Jatim

Tuesday, May 5, 2020

Jatimaktual.com, Jember. - (05/05/20) Bergulirnya opini kontroversi oleh salah satu media terkait soal sikap kebijakan yang diambil oleh PKC PMII Jatim tertanggal 18 Maret 2020 perihal status terduga pencabulan oleh oknum pesantren assyidiqiyah Ploso, Jombang Jatim. Sikap ini justru dianggap tidak ada legal standing seperti yang disampaikan oleh Salamul Huda,

"Somasi ini di peruntukan siapa? Apakah PKC Jatim ini memiliki kekuatan hukum atau legal standing dalam pengeluaran surat somasi tersebut", sumber (ini nusantara.com).

Argumentasi yang dilontarkan oleh salamul Huda melalui media tersebut justru mengundang akal sehat dari ketua komisariat Universitas Islam Jember. Pasalnya Lutfi selaku ketua komisariat UIJ panggilan akrabnya menyampaikan bahwa argumentasinya atas dasar sikap kebijakan yang dikeluarkan oleh PKC PMII Jatim dengan surat resminya bernomor 036.PKC-XXIII.V-04.02-025.A-I.03.2020.

"Kalau terkait legal standing PKC PMII Jatim yang dipertanyakan sebab mengirim surat bersifat somasi kepada Polda Jatim itu tidak logis, karena posisi PKC PMII jatim tidak dalam posisi yang melakukan gugatan di muka pengadilan. Jadi sangat benar secara hukum PKC PMII mendesak Polda Jawa timur untuk mengusut tuntas tindak lanjut pencabulan di bawah umur tersebut sebagaimana yang di maksud. Karena posisinya bukan melakukan gugatan atau dalam posisi mengajukan permohonan penyelesaian perkara di muka pengadilan. Melainkan PKC PMII Jatim telah melakukan kebenaran yaitu mendesak pihak Polda Jawa timur agar segera bertindak sesuai hukum yang berlaku. Ini pula bukan soal delik aduan dimana pihak pengadu adalah pihak kepentingannya merasa di rugikan, tetapi ini adalah delik pidana umum. Apalagi korban di bawah umur itu menjadi ranah hukum yang sangat luar biasa ". Tanggap Lutfi.

Kemudian ada persoalan yang dikemukakan oleh media ininusantra.com hingga menjadi pembahasan oleh Lutfi tentang pencantuman nama pesantren saat di konfirmasi.

"Mengenai pencantuman lembaga pesantren bahwa memang kurang begitu sepakat tetapi tidak kemudian ini merupakan bentuk pelanggaran hukum atau mencemarkan nama baik, karena unsur pencemaran nama baik itu diantaranya ada unsur tuduhan. Kalau saya melihat secara hukum yang dilakukan oleh PKC PMII Jatim bukan unsur tuduhan terhadap pihak pesantren. Melainkan PKC PMII mendesak kepolisian Jatim atas dasar laporan dari pihak korban tersebut yang mencantumkan lembaga pesantren itu sangat benar secara yuridis ". Ujar Lutfi.