Hari Buruh dan Polemik Omnibus Law -->
Cari Berita

Hari Buruh dan Polemik Omnibus Law

Saturday, May 2, 2020


(02/05/20) Oleh : Alvian Zaenal Anshori

Hari buruh, saat ini perlu ada afirmasi kelayakan hidup bagi para pekerja walau sedang dilanda pandemi covid-19, sebab sektor riil bisnis saat ini sedang ditutup hingga mengakibatkan mereka harus berdiam diri di rumah. Restorasi gerakan buruh harus dioptimalkan, terlebih pada mereka yang sedang memperjuangkan lahan di area rawan konflik akibat pelaku modal yang membangun pabrik atau tambak tanpa melibatkan partisipasi masyarakat dimulai dari eksploitasi daratan berkapur hingga ke sepadan pantai.

Di jember, bila kita perhitungkan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) semenjak tahun 2012 yang sebesar 3,77 berubah menjadi 4,09 pada tahun 2018 atau terjadi peningkatan sebesar 0,32 poi. Bisa dikatakan terdapat peningkatan penduduk yang menganggur sebanyak 8812 orang selama kurun dari 2012-2018 menurut data BPS kab. Jember, dimana hal ini akan terus meningkat dengan pola pekerja yang di PHK saat ini sedang marak terjadi, maka tidak menutup kemungkinan semakin banyak potensi pengangguran di wilayah jember akan menyebabkan indeks kesejahteraan masyarakat menurun.

Meski terdapat indeks kenaikan upah buruh menyentuh angka 1.800.000 per tahun 2018 hal demikian perlu ada koreksi dan evaluasi terhadap arah kemerosotan ekonomi di masa pandemi covid-19 yang saat ini sektor ekonomi menurun drastis.

Trend gelombang PHK yang berangsur naik, para buruh juga diintimidasi oleh ngototnya DPR-RI yang ingin mengesahkan RUU OMNIMBUS LAW yang secara substansi di dalamnya membuat para buruh seperti komoditas kerja, Jumlah pekerja yang terimbas pemutusan hubungan kerja (PHK) karena wabah virus corona sudah mencapai lebih dari dua juta orang di indonesia belum lagi ditambah dengan RUU CILAKA (Cipta lapangan kerja)/OMNIMBUS LAW.

Humas Kemenaker Soes Hindharno mengatakan pemerintah telah memiliki beberapa program untuk membantu buruh yang kehilangan pekerjaan atau masyarakat umum lainnya yang terdampak Covid-19. Selain program Kartu Prakerja, ada juga program padat karya infrastruktur, padat karya produktif, tenaga kerja mandiri, dan program lainnya.

Menelaah kembali maksud dari pemerintah, adanya program-program demikian bermaksud menjadikan PHK sekalipun bukan menjadi sebuah masalah. Namun, apakah hal tersebut telah menjawab ketersinggungan ekonomi pasca buruh di PHK? Kemanakah proyeksi kerja disaat masa sulit seperti ini dan apakah program tersebut mampu menampung semuanya? lagi lagi ini tidak dijawab secara gamblang, sedang buruh butuh jawaban cepat untuk ketergantungan ekonominya yang turun drastis.

Perlu adanya realisasi program kerja nyata yang berpihak pada kesejahteraan buruh. Etos kerja  pemerintah Jember terkesan begitu pasif pada buruh sehingga akan mendapuk kesengasaraan jangka panjang. Terlebih pada area lahan yang rawan konflik, terdapat buruh buruh yang luput dari perhatian pemerintah kabupaten jember.

Buruh bukanlah komoditas kerja, kesetaraan hak dalam berbagai aspek wajib diperoleh secara utuh tanpa terkecuali, Selamat hari buruh, semangat buruh yang melawan.