Aktivis Pamekasan Pantang Mundur, Gugat PUPR PERIHAL SENGKETA INFORMASI KE KIP (komisi informasi Publik)
Cari Berita

Aktivis Pamekasan Pantang Mundur, Gugat PUPR PERIHAL SENGKETA INFORMASI KE KIP (komisi informasi Publik)

Wednesday, April 29, 2020

Jatimaktual.com, Pamekasan - Sudah menjadi hal biasa dalam perjuangan dan menjadi sebuah trah bagi pemuda dalam memperjuangkan kebenaran disaat menemukan sebuah kejanggalan dan problem dalam sebuah pekerjaan atau penggunaan uang negara, tentunya harus dikawal sampai tuntas.

Apalagi Permohonan informasi sudah dijamin dalam udang-undang KIP yang mana semua warga negara berhak mendapatkan informasi yang diminta, dan juga ada informasi yang dikecualikan atau tidak dapat diminta karena rahasia negara. Sebagaimana disebutkan dalam undang undang no 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik  bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Beberapa waktu lalu Joni Iskandar salah satu aktivis mahasiswa yang juga aktif di beberapa lembaga kajian, monitoring dan pengkawalan kebijakan pemerintah menyurati Dinas PUPR Kab. Pamekasan.

"Surat pertama perihal permohonan informasi, tertanggal 10 Maret 2020 dengan jangka waktu 10 hari kerja, namun tidak ada kejelasan walaupun dibalas surat tersebut namun data yang diminta tidak diberikan oleh dinas PUPR Kab. Pamekasan yakni terkait LPJ beberapa kegiatan Dinas PUPR. dan Pada tanggal 23 Maret dilayangkan kembali surat ke II yaitu follow up Permohonan informasi, namun surat tersebut juga dibalas dengan keterangan tanggapan keberatan informasi publik hingga sampailah pada tanggal 29 Maret 2020 Pemuda ini geram dengan respon dinas terkait yang diduga tidak transparan dan tak membaca UU KIP." tutur Joni

Melihat tanggapan tersebut Joni berjanji bahwa pihaknya tidak akan main main dalam hal ini. "akan saya kawal tuntas terkait Permohonan informasi ini, saya minta PUPR jangan main-main,  karena saya akan mengkawal hingga data itu saya dapatkan, dan data yang saya minta ini terindikasi ada tindak pidana korupsi". Tegas JONI ISKANDAR (ma)