Praktek Manipulasi dan Pembelian BBM Subsidi Ilegal Marak, PPMI Kembali Bersikap -->
Cari Berita

Praktek Manipulasi dan Pembelian BBM Subsidi Ilegal Marak, PPMI Kembali Bersikap

Thursday, March 5, 2020

Jatimaktual.com, Sumenep.- Sejak terbongkarnya praktek jual beli BBM ilegal yang ditemukan oleh Polda Jatim beberapa bulan yang lalu, PPMI, menyakini masih banyak praktek haram tersebut dilakukan oleh beberapa oknum yang tak tercium keberadaannya oleh para penegak hukum.

Kali ini, PPMI menemukan suatu kejanggalan  dalam prosedur yang dilakukan oleh UPT. Pelabuhan Perikanan Pantai Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, terkait pembelian BBM jenis solar untuk nelayan kabupaten Sumenep.

Baca Juga.
Gubernur Jawa Timur Harus Bertindak Cepat Tuntaskan Permainan Mafia Hibah Tunai.

Dalam berita yang dikutip dari MEMOonline.co.id, sabtu, 04/10/2019. Ahmad Sonhaji, selaku UPT. Pelabuhan Perikanan Pantai Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, mengatakan bahwa semua yang dilakukan pihak yang bersangkutan (Masduki Rahmat, red) sudah memenuhi prosedur dan tidak ada regulasi yang mereka langgar.

"Kami tegaskan pembelian BBM untuk nelayan kepulauan legal. Dan surat rekomendasinya, saya menandatanganinya kok" ujarnya.

Sedangkan stetment dari staf adminstrasi UPT. Pelabuhan Perikanan Pantai Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, Sitti Qomariya, yang dikutip dari SUARA Indonesia News.com, justru menyatakan hal yang sebaliknya, bahwa pihak UPT. hanya dimintai nomer surat tanpa adanya permohonan dari pemohon (Masduki Rahmat, red).

"Kemaren tanggal 25 september 2019 memang ada yang minta nomer surat untuk pembelian bbm, nomer surat ini, memang dari sini tapi kopnya keliru, itu kop lama, tapi selama ini kami (UPT. Pelabuhan Perikanan Pantai Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, red) yang membuat rekomnya, terus untuk tanggal 25 itu, hanya minta no suratnya saja dan kami kasih atas idzin pimpinan," terang Bu Iik sapaan akrabnya.

Dari dua stetmen yang kontradiktif dari pemangku kebijakan di Dinas terkait yang disampaikan ke dua media tersebut, PPMI mempuyai kesimpulan adanya indikasi ketidakberesan dalam proses pengajuan serta melanggar beberapa regulasi untuk mendapatkan surat rekomendasi.

"Dua pendapat yang berbeda itu menimbulkan kecurigaan bagi kami, bahwa sudah terjadi indikasi hal yang tidak wajar dalam memperoleh rekomendasi", ujar Hamidi, ketua PPMI.

PPMI yang sedari awal memang fokus mengawal pengungkapan BBM ilegal, akan terus mencari informasi dan mengawal tuntas praktek manipulasi ini. (Red)

"Kami berjanji akan terus mencari informasi dan siap mengawal sampai kasus-kasus yang serupa tidak terjadi lagi", pungkasnya, 02/03/20.