PMII Pamekasan Minta Penegak Hukum Tegas Tangani Galian C Ilegal, Lutfi: Kami Akan Kawal Sampai Tuntas
Cari Berita

PMII Pamekasan Minta Penegak Hukum Tegas Tangani Galian C Ilegal, Lutfi: Kami Akan Kawal Sampai Tuntas

Saturday, February 15, 2020

PAMEKASAN,- Ada sebanyak 350 titik galian C di kota gerbang salam namun hanya 1 titik yg berizin, ini menjadi persoalan yg serius bagi pemerintah daerah terutama pihak kepolisian dalam menyikapi persoalan tersebut.

Hal itu disampaikan oleh ketua PC PMII Kabupaten Pamekasan, Moh. Lutfi, ia sangat menyesalkan penegakan hukum terhadap pemilik Galian C ilegal dinilai lemah.

“Pihak kepolisian khususnya harus tegas dan sigap di dalam menindak galian C yg tidak berizin sesuai dengan UU no 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup dan UU no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara," tuturnya, Sabtu (15/02/2020).

Karna menurutnya dampak kegiatan dari galian C ini tidak hanya merugikan negara, melainkan juga merugikan terhadap masyarakat sekitar.

“Sehingga kepolisian harus tegas dan sigap di dalam menjalankan wewenangnya yang tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," katanya.

“Tugas dan wewenang Polri diatur secara terperincidi dalam Bab III. Dalam pelaksanaan tugas (Pasal 13 dan Pasal 14), Polri diberikan wewenang yang dijabarkandalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan ketentuan lebih lanjut pada Pasal 17, Pasal 18, danPasal 19," tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa Kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining merupakan kejahatan dalam usaha
pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadanhukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku

“Ancaman sanksi sudah jelas pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut," tandasnya.

“Ketentuan pidana terhadap kejahatan pertambangan tanpaizin/illegal mining diatur dalam UU Nomor  4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diatur dalam Pasal 158, Pasal 160 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal161, Pasal163 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 164," imbuhnya.

Bahkan dirinya menyarankan kepada penegak hukum dan instansi terkait untuk melakukan razia secara rutin dan memberikan sosialisasi kepada masyasarakat bahanya tambang ilegal.

Pemberian sanksi tegas dan berefek jera serta melalui mediasi terhadap para pihak yang berperkara sehingga pelaku tidak perlu di proses melalui sanksi pidana.

“Kami akan mengkawal kasus ini sampai tuntas karena dampaknya Galian C ini sangat merusak kondisi lingkungan khususnya di Kabupaten Pamekasan," tukasnya.