DUA KUTUB HINA MULIAKAN GERBANG SALAM? Studi kasus Pro-Kontra Kota Cinema Mall Pamekasan
Cari Berita

DUA KUTUB HINA MULIAKAN GERBANG SALAM? Studi kasus Pro-Kontra Kota Cinema Mall Pamekasan

Sunday, February 16, 2020

Oleh : Fahrus Shaleh
(Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia Kabupaten Pamekasan)
JATIMAKTUAL.COM - Pro-kontra atas setiap kebijakan pemerintah akan selalu muncul dalam potret negara demokrasi dan era keterbukaan informasi seperti di Indonesia. Tidak terlepas juga di kabupaten fenomenal di Madura yakni di kabupaten Pamekasan Madura yang penuh dinamisasi dan masuk nominator terbanyak aksi demonstrasi kedua di Indonesia ini. Terbaru, persoalan Kota Cinema Mall yang menuai pro-kontra di kalangan masyarakat.

Saya awali dengan yang kontra dengan KCM. Salah satu kelompok masyarakat yang dimaksud adalah kelompok elit agama yang ada_kalo bisa dikatakan sebagian orang saja_di MUI kabupaten Pamekasan yang menolak terhadap KCM (Kota Cinema Mal). MUI Kabupaten menolak kehadiran cinema mall di kabupaten Pamekasan yang menambah deretan suramnya iklim investasi dan ikhtiar untuk kemajuan ekonomi masyarakat kabupaten Pamekasan.

Baca juga.
Bongkar Mafia Hibah Tunai BIRO AP Prov. Jatim yang mulai dulu sampai saat ini masih terus bergejolak. Bahkan Oknum Mafia ini Rupanya bukan hanya dari unsur Non ASN tetapi juga Salah satu Pemangku Kebijakan di Biro AP yang diduga terlibat dalam lingkaran Mafia tersebut. Sehingga bantuan Hibah Tunai itu terindikasi menjadi Banjakan. 

Sebagai seorang Muslim dan penduduk asli Pamekasan, saya tergelitik menulis ini karena MUI sebagai lembaga garda terdepan moralistik sudah mulai kurang mendasarkan hujjahnya secara nash fundamental dan nash empirik (setidaknya hal ini bisa dilihat dari surat penolakan MUI Kab.atas KCM).

Memahami hal tersebut diatas, berikut ini saya kutip_yang beredar di medsos_
“beberapa fakta yang  bisa membatu pemahaman terhadap berdirinya KCM : Pertama, owner KCM  Graha restu Mulia, Kedua; Proses pendirian sejak bulan April 2018, mulai proses melengkapi berkas, Ketiga; OSS diverifikasi aktif 5 Okober 2018, Keempat; Bupati dilantik 4 September 2018 dimana berkas pendirian cinema mall sudah terupload di OSS, sudah final, kelima; Bahwa Bupati dalam proses ini tidak ada kaitan sama sekali, karena kemungkinan proses sudah selesai sebelum pelantikan, Keenam;, Cinema Mall sudah berkonsultasi dengan MUI, saran MUI asal disetujui ulama’, dengan demikian MUI meminta pihak CM sowan ulama’, Ketuju;, pihak CM silaturrahmi ke beberapa ulama’ menyampaikan rencana, tidak ada pernyataan apapun dari ulama’ yang disowani, jadi tidak ada pernyataan dari Pemkab salah satu ulama’ mendukung, yang ada hanya pihak cinema mall sowan saja, Kedelapan; 1 Oktober 2019 MUI mengirim surat penolakan, Kesembilan; bulan Januari 2020 perwakilan CM menghadap Bupati mengundang peresmian tanggal 20 februari 2020, Kesepuluh; Ulama’ meminta Bupati menutup CM dengan berbagai pertimbangan, selanjutnya Bupati mencoba merasionalisasi terkait kemungkinan menutup dengan penjelasan diatas. Sebelas; Ulama meminta hukum Allah harus didahulukan jangan undang-undang pemerintah, Dua Belas; muncul statemen bupati menmorduakan al-Qur’an, padahal yang ada hanyalah penjelasan tentang knerja bupati yang berpedoman pada UU dan peraturan, termasuk dalam CM. 

Pro-kontra terhadap kebijakan pemerintah daerah sering terjadi di kabupaten Pamekasan ini. Terlepas dari kepentingan-kepentingan lainnya yang berlindung di balik penolakan CM tersebut, tetapi MUI Pamekasan belum memiliki dasar /alasan hukum yang jelas dari surat penolakan yang disampaikan ke pihak pemkab dan forkopimda. Senada dengan pendapat MUI, salah satu anggota dewan (DPRD Pamekasan) bahkan “sesat pikir” dalam merespon CM tersebut dengan menyatakan dengan kehadiran CM akan mengurangi kearifan lokal kabupaten Pamekasan sebagai kabupaten gerbang salam. Kenapa disebut sesat pikir? Selain tidak dibangun dasar pemikiran yang jelas, pun beliaunya seakan menampakkan ancaman serius jika CM tetap dilanjutkan. Kenyataan ini menambah ratingnya Pamekasan sebagai rating kabupaten tidak kondusif dengan iklim inverstasi untk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara di sisi lain, ekonomi (baca : daya beli) masyarakat Pamekasan yang rendah memerlukan kuasa-kuasa tangan pemerintah dan stackholder ekonomi lainnya untuk mendongkrak sisi pendapatan masyarakat. Ikhtiar menggandeng pihak ketiga mengembangkan pro-ekonomi masyarakat kecil yang diikhtiari pemerintah setempat harusnya didukung.

Dilihat dari kajian hukumnya pun hemat penulis tidak ada yang cacat baik hukum yuridis maupun Islamic yuridis. Slogan gerbang salam yang disematkan di kabupaten Pamekasan hendaknya menjadi rahmatal lil-‘alamin, menyejukkan dan menjadi spirit ekonomi untuk ekonomi yang berkelanjutan (economic-suistenable). Kajian hukumnya sebenarnya mudah dicerna, baik dari nash al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber hukum primer serta istinbath hukum para ulama’ sebagai sumber hukum sekunder para ulama’ dengan ijma’, qias.

Penulis tidak mau panjang lebar soal dasar nash primer karena ikhtiar pemimpin dalam upaya mensejahterakan masyarakat di wilayah kuasanya merupakan perintah Qath’ie yang tidak bisa diganggu gugat. Fokus ke sumber hukum sekunder (ijtihad ulama’) berupa ijma’, qias, ‘urf via ushul fiqh nya para ulama’, sampai disini dapat diamati secara seksama dalam konteks berdirinya KCM ini dapat berlaku kaidah ushul fiqhnya adalah ‘jika ada dua mudharat yang berkumpul, maka yang lebih besar harus digugurkan untuk melakukan yang lebih kecil”.

Dengan arti lain bahwa lebih baik kemaslahatan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat harus lebih diprioritaskan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif di kawasan ( daerah ) daripada efek negatif adanya bioskop yang bisa dicegah. Senada dengan hal tersebut rumaysho.com. dalam situsnya ada dua opsi, Pertama tidak ada masalah jika dalam teater dan bioskop ada hal yang bermanfaat bagi kaum muslimin dan sesuai syariat seperti teater yang menampilan kebenaran dan menyebarkan kebenaran dan juga menjelaskan perjalanan salafus shalih atau ada tayangan yang menerangkan hal-hal penting bagi kaum muslimin selama didalamnya tidak ada gambar buka-bukaan aurat, tidak ada kerusakan, tidak ada iktilat (campur baur), tidak ada musik, dan kemungkaran semacamnya selama didalamnya ada kemaslahatan bagi kaum muslimin tidak ada masalah. Kedua, adapun bioskop dan teater yang saat ini ada iktilath (campu baur) laki-laki dan perempuan, atau didalamnya ada musik dan alat musik, juga nampak wanita yang buka-bukaan aurat, serta hal mungkar lainnya, maka tidaklah boleh masuk ke dalamnyadan juga mendatanginya, tidak boleh meridainya, bahkan wajib mengingkarinya.

Berdasar dari dua opsi ini, hendaknya pemda setempat hendak memilih opsi yang mana? Jika opsi pertama yang dipilih, tentu harus dijaga ketat teknis operasinal Cinema Mall dengan senantiasa niat untuk meningkatkan geliat ekonomi masyarakat. Pemkab Pamekasan harus juga ikhtiar mengawal operasional KCM yang mampu memberikan “kepuasan” kepada semua lapisan masyarakat, khususnya MUI dan ormas lain yang tidak sependapat. (red)