DPP Letho for Jokowi-Amin Kritisi Penugasan Rangkap Komisaris BUMN -->
Cari Berita

DPP Letho for Jokowi-Amin Kritisi Penugasan Rangkap Komisaris BUMN

Wednesday, February 19, 2020

Jajaran pengurus DPP Letho. Foto: istimewa.

Jakarta - Letho for Jokowi-Amin sebagai relawan pemenangan Jokowi-Amin adalah relawan aktip yang terus mengembangkan sayapnya meskipun pilpress 2019 telah selesai. Letho berkomitmen untuk terus mengawal dan memastikan Jokowi-Amin dengan Kabinet Kerja 2-nya dapat menjalankan programnya untuk menciptakan Indonesia Maju dan Berkemakmuran meskipun tidak mendapatkan imbalan atau kontra-prestasi apapun atas perjuangan tanpa pamrihnya hingga saat ini.

"Letho berjanji akan mendukung bahkan kalau perlu melakukan kritik dan koreksi atas kinerja Jokowi-Amin apabila keluar dari asas-asas demokrasi yang berbasis kinerja dan asas kepatutan dan asas ketaatan kepada aturan dan hukum," kata Anshar Ilo Ketua Umum DPP Letho kepada media, Kamis (19/02/2020).

Baca Juga.
Baru di Bangun, Pagar Kecamatan Pamekasan Roboh

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan,  Amin Jabir, mengatakan, Ada 350 titik galian C di wilayah Pamekasan yang ilegal. Jumlah tersebut tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan.

Ia mengatakan saat ini akan focus dan berkonsentrasi untuk mendukung kinerja kementerian BUMN yang saat ini digawangi oleh Erick Thohir. Tata kelola BUMN dalam era kabinet Kerja 2 ini harus lebih serius dibenahi dan diperbaiki secara revolusioner mengingat adanya ratusan BUMN yang selama ini mengalami kerugian.

"Letho yakin pemilihan dewan komisaris dan dewan direksi yang baik dan benar akan secara signifikan dan revolusioner bisa merubah BUMN yang terus merugi menjadi BUMN yang profit center dan BUMN yang berkinerja kelas dunia (world wide class) sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa Indonesia," jelasnya.

Selanjutnya, Irwansyah yang adalah Sekjend DPP Letho menambahkan bahwa proses seleksi yang baik diharapkan akan melahirkan dewan komisaris yang bekerja untuk secara total dapat mengawasi dan memperbaiki BUMN sebagaimana tugas utama Komisaris sebagai pengawas BUMN. Idealnya Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Amin Makruf sudah saatnya memilih Komisaris yang bekerja bukan Komisaris nyambi yang hanya mengharap gaji dan tantiem semata.

"Komisaris yang hanya ngantor sekali dua kali sebulan pastilah bukan kriteria Komisaris yang dapat membawa perubahan besar bagi BUMN tetapi sebaliknya akan konntra-produktif terhadap kemajuan BUMN itu sendiri. Para relawan sebaiknya dapat mengukur diri agar tidak ikut membebani bangsa dan negara atas ketidakcakapannya ketika dipilih menjadi komisaris di BUMN dimana terkesan hanya untuk sebagai penghargaan dan hadiah semata," katanya.

Sementara itu Midian Halomoan Saragi, SH sebagai Wakil Ketua Umum yang juga merangkap sebagai Direktur Letho Institute, mengatakan bagaimana mungkin Komisaris dapat mengenali dan mengawasi seluruh dewan direksinya (knowing your directors) kalau Para Komisaris tidak mengetahui dan menguasai secara detail bisnis dan pekerjaannya. Komisaris dan jajarannya sebaiknya adalah mereka-mereka yang profesional terlebih memiliki rekam jejak moral yang baik yang sungguh-sungguh memiliki visi dan misi untuk mengabdikan seluruh keberadaannya demi kemajuan BUMN.

"Komisaris yang diperlukan BUMN saat ini adalah komisaris yang driven bukan malah komisaris yang dibonceng," katanya.

Anshar Ilo sebagai ketua umum Letho juga mengkritisi Kabinet Kerja 2 yang masih menempatkan relawan-relawannya di jajaran komisaris BUMN yang belum dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia, khususnya mereka-mereka yang adalah pejabat publik dan PNS yang sudah mempunyai tugas dan tanggung jawab di pemerintahan dan tempat lainnya.

Letho untuk kesempatan yang baik ini dalam membuka awal tahun 2020 berharap kepada Menteri BUMN, Erick Thohir agar sungguh-sungguh memilih Komisaris BUMN yang bisa dan mau bekerja bagi negeri serta mengurangi bahkan menghilangkan Komisaris BUMN yang tidak profesional apalagi yang bekerja rangkap sebagai pejabat publik dan pejabat-pejabat lainnya karena tidak sejalan dengan semangat profesionalitas dan asas kepatutan serta asas-asas lainnya. Misalnya pengangkatan wamen BUMN yang juga merangkap komisaris di bank BRI dan penugasan rangkap lainnya.

Letho berjanji akan terus memastikan jalannya pemerintahan khususnya jalannya tata kelola BUMN berada pada tempat dan orang yang baik (the right man on the right place). Letho berjanji akan memonitor dan mengawasi seluruh aspek-aspek yang tidak sesuai dengan asas-asas umum dan kepatuhan hukum yang berlaku demi Indonesia Maju dan berkemakmuran serta berkeadilan kepada Jokowi-Amin selaku Presiden dan Wakil Presiden.

"Letho juga akan mengundang dan mengajak seluruh elemen relawan lainnya untuk mengkritisi kondisi ini bahkan kalau perlu menyiapkan aksi kembali turun ke jalan," pungkasnya. (red)