Catatan Menjelang Pilkada Sumenep 2020 -->
Cari Berita

Catatan Menjelang Pilkada Sumenep 2020

Sunday, February 16, 2020

Jatim Aktual - Sumenep, Hiruk-pikuk pilkada di Sumenep sudah mulai terdengar nyaring, genderang perang politik juga sudah mulai ditabuh oleh mereka yang merasa pantas memimpin Sumenep lima tahun ke depan. Spanduk dan baliho bertebaran di mana-mana, memajang wajah-wajah sumringah penuh percaya diri, bahwa ia adalah yang paling pantas memimpin Sumenep ke depan. 

Baca juga.
Bongkar Mafia Hibah Tunai BIRO AP Prov. Jatim yang mulai dulu sampai saat ini masih terus bergejolak. Bahkan Oknum Mafia ini Rupanya bukan hanya dari unsur Non ASN tetapi juga Salah satu Pemangku Kebijakan di Biro AP yang diduga terlibat dalam lingkaran Mafia tersebut. Sehingga bantuan Hibah Tunai itu terindikasi menjadi Banjakan. 

Di tengah-tengah hiruk-pikuk pilkada ini, terlintas dalam benak saya akan kondisi kabupaten Sumenep hari ini. Kondisi yang jauh panggang dari ekspektasi kemakmuran yang dijanjikan oleh para pemimpin kita.  

Sejak kita mengenal pilkada langsung, dari Bupati Kiai Ramdhan Siraj hingga Bupati Kiai Busyro Karim, diakui atau pun tidak, selama dua puluh tahun itu belum ada sentuhan signifikan dari Bupati-Bupati tersebut untuk merubah wajah Sumenep, terutama di bidang ekonomi.

Baca Juga.
Azasi Hasan Menuju Pilbup Sumenep 2020, Kepulauan Sebagai Basis Politik 

Utama Selama ini kepala-kepala daerah kita terbukti gagal membangun Sumenep secara menyeluruh. Misalnya, satu desa di Lengkong Laok, Bragung, Guluk-Guluk adalah satu potret di mana kemiskinan masih kuat. Padahal, Sumenep merupakan kabupaten yang kaya akan sumber daya alamnya. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di Sumenep pada tahun 2018 sebanyak 20,16 persen atau 218 ribu 160 jiwa. Angka yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2017. Di mana pada 2017 angka kemiskinan sebesar 19,62 persen atau 211 ribu 920 jiwa (panjinasional.net/30/05/2019). 
Jika setiap tahun angka kemiskinan kita kian melimpah, maka kesimpulannya kepala-kepala daerah kita selama kurun waktu 20 tahun kemarin tidak bekerja untuk rakyat. Entah lah, mereka bekerja untuk siapa. Saya juga bingung.

Selain data Badan Pusat Statistik di atas, juga ada banyak indikator tentang kemiskinan kita yang kian hari kian menggurita. Misalnya, ada banyak masyarakat Sumenep yang merantau ke luar kota, salah satunya ke Jakarta untuk mecari kerja, dan bahkan ke luar negeri. Sebab di Sumenep tidak tersedia lapangan pekerjaan. 

Selanjutnya, petani-petani di Sumenep juga semakin kesulitan, baik dari segi produksi atau pun untuk menjual hasil panen mereka. Salah satunya adalah tembakau. Ketika harga tembakau nyungsep, seperti tahun 2019 kemarin, tidak ada sentuhan dari kepala daerah kita, baik secara regulasi atau pun bernegosiasi dengan para pengusaha. Seakan kepala daerah kita sengaja membiarkan masyarakatnya hidup berkubang dalam kemiskinan.

Juga, akses untuk mendapatkan pupuk, petani kita kesulitan. Belum lagi soal harga garam yang anjlok. Tidak ada pemimpin kita yang memikirkan persoalan ini. Ini hanyalah sekelumit kasus yang sebenarnya tidak pernah dipikirkan oleh kepala daerah kita. 

Maka kemudian keliatan agak aneh ketika ada banyak orang yang sebenarnya tidak terlampau terlihat kapasitas dan kompetensinya tiba-tiba merasa mampu untuk memimpin Sumenep. Fauzi sebagai petahana, suka atau tidak suka ini gagal dalam konteks ini. Saya tegaskan sekali lagi, bahwa Fauzi sebagai petahana gagal menjadi pemimpin kita. Bahkan dia tidak pernah datang ke Bragung, Guluk-Guluk dan pelosok desa lainnya untuk menyapa masyarakat secara langsung. Bagaimana dia tahu jerit-tangis rakyatnya yang serba melarat.

Bragung adalah satu contoh, di mana banyak wilayah, banyak desa yang tidak pernah diperhatikan oleh Fauzi sebagai petahana. Kemudian apa yang bisa kita harapkan dari petahana, calon kepala daerah yang saat ini sedang berkuasa untuk memimpin Sumenep ke depan.

Ironisnya muncul sejumlah pendatang-pendatang baru, tidak tinggal di Sumenep, dan jauh dari Sumenep tiba-tiba merasa pantas memimpin Sumenep, muncul nama seperti Fattah Jasin. Orangnya tidak pernah didengar ujug-ujug bawa spanduk dan baliho seraya mengklaim sebagai orang yang paling mengerti Sumenep.

Kemudian muncul juga kalangan muda dari kiai yang bersahaja dan berkarisma, tetapi mereka tidak punya akses ekonomi yang memadai, dan bahkan dalam banyak hal kiai kan juga tidak terlampau populis.
Kita layak mengapresiasi karena di Madura memang patronase terhadap kiai cukup kuat. Tetapi kalau mau jujur sebenarnya, saat ini masyarakat kita berkelai dengan kehidupannya sendiri tanpa  dibantu dan disokong oleh para kandidat yang poster dan fotonya tersebar di mana-mana.

Lantas apa yang bisa diharapkan dari calon-calon pemimpin yang spanduk dan balihonya banyak terpampang di pinggir-pinggir jalan itu. apa yang bisa diharapkan dari pemimpin-pemimpin yang tidak pernah menyentuh persoalan rakyat itu.

Jadi, siapa pun yang ingin menjadi pemimpin Sumenep ke depan, mereka harus mampu meyakinkan masyarakat Bragung, Guluk-Guluk dan wilayah lainya, terlebih masyarakat kepulauan, bahwa ia siap menjadikan Sumenep maju dan lebih baik. Jadi pemilih itu harus berhati-hati dengan kandidat yang tiba-tiba merasa paling berjasa dan paling bisa memimpin Sumenep, karena mereka pasti ada maunya. 

Dan berhati-hatilah, jangan sampai masyarakat memilih pemimpin yang hanya menyapa masyarakat lima tahun sekali. Karena hal ini cukup menghina akal dan rasionalitas pemilih di Sumenep, dimana mereka hanya didatangi lima tahun sekali, disuguhi spanduk, baliho dan mungkin juga akan disuguhi uang agar memilihnya. Hal ini bukan hanya merusak demokrasi tetapi juga menghina akal waras kita.

*) Ole: Hamidi
Wakil Ketua Majelis Pemuda Revolusi (MPR) 
Madura Raya