Analisa Fakta Yuridis Kasus BBM Ilegal di Sumenep -->
Cari Berita

Analisa Fakta Yuridis Kasus BBM Ilegal di Sumenep

Tuesday, February 11, 2020

Poros Pemuda Maritim Indonesia (PPMI)
Jatim Aktual - Sumenep, Polda Jatim telah menetapkan beberpa orang sebagai tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 53  huruf C UU RI Nomer 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Bahwa 6 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim adalah semuanya “Operator” lapangan dan bukan pemilik dan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut.


Dalam penyidikan didapatkan informasi dan bukti bahwa BBM Ilegal tersebut telah dijual kepada beberpa instansi baik swasta maupun BUMN dan BUMD.


Bahwa Pegaraman satu PT. Garam (Persero) dan PT. Sumekar selaku BUMN dan BUMD telah melakukan pembelain BBM Ilegal tersebut dalam jumlah besar dan diduga berulang-ulang dalam waktu lama.


Sesuai regulasi, Industri tidak boleh membeli dan menggunakan BBM subsidi, dan dalam perkara BBM ilegal ini BUMN dan BUMD sebagai pelaku insdutri yang diduga kuat telah melakukan pembelian BBM ilegal guna menguntungkan dan ada uapaya memperkaya diri. Maka kedua oknum pimpinan dan semua yang terliabat dalam proses transaksi tersebut pada BUMN dan BUMD harus diperiksa dengan menggunakan UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 dengan alasan dan fakta yuridis sebagai berkut :


1. bahwa beberapa oknum dan pimpinan di Pegaraman 1 PT. Garam (Persero) dan PT. Sumekar sebagai BUMN dan BUMD diduga kuat telah melakukan pembelian ini dengan sengaja dan tahu bahwa BBM yang dibeli tersebut bermasalah secara hukum, hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa indikasi awal berupa Harga yang sangat murah/tidak wajar, proses yang tidak wajar (menggumakan truck dan tangki tidak resmi), dan proses pengiriman yang tidak wajar. Maka atas bukti tersebut diduga kuat ada unsur SENGAJA melakukan pembelain BBM Ilegal tersebut.


2. Bahwa sesuai regulasi sangat jelas dalam Rencana Aggaran kedua perusahaan plat merah tersebut telah menganggarkan pembelain BBM Insdustri sesuai aturan yang berlaku yaitu dengan harga minimal Rp.11.000 namun dalam prakteknya dibelikan BBM ilegal dengan harga Rp. 6000 maka ada selisih Rp. 5000 dari Anggaran yang disediakan oleh perusahaan terdsebut. Dengan asumsi pembelian 15000 ltr. Maka 5000 x 15000 =75.000.000 x 2 minmal dalam sebulan maka ada selisih  Rp. 150.000.000, ini hanya dengan asumsi 5000 liter dan dua kali dalam sebulan, namun bisa berkali lipat dari asumsi tersebut.


3. Bahwa selisih dana antara dana yang dianggarkan oleh Perseroan dengan praktek dilapangan adalah meruapakan TINDAK PIDANA KORUPSI dan diduga kuat dilakukan oleh oknum-oknum di dua perusahaan plat merah tersebut untuk menguntungkan dan memperkaya diri dan orang lain.


4. Atas dasar fakta hukum diatas maka diduga telah terjadi tindak pidana koruspi oleh oknum-oknum di dua perusahaan plat merah tersebut sebagaimana pasal 2 ayat 1 UU Tipikor yang menyebutkan “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan mempekaya diri seindiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidan penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penajara dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”. dan pasal 3 “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup,atau paling singkat 1 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta paling banyak 1 miliar rupiah.

_______
Wartawan : Fairus
Editor : Rofiki