Tegas, PPMI Akan Segera Membawa Kasus BBM Ilegal Sumenep Ke KPK -->
Cari Berita

Tegas, PPMI Akan Segera Membawa Kasus BBM Ilegal Sumenep Ke KPK

Thursday, January 30, 2020

Sumber Foto : Fairus
Jatim Aktual - Sumenep, Kasus BBM ilegal yang ditemukan oleh Polda Jatim di SPBU 54.691.01 di Desa Karang Panasan, Kecamatan Blega, Bangkalan, Jumat (6/12/19).  Lokasi selanjutnya di Desa Kebundadap Barat, Kecamatan Saronggi, Sumenep, pada Selasa (19/11/19), terus mandapat sorotan dari publik, kasus yang melibatkan BUMD (PT. Sumekar) dan BUMN (PT. Garam Persero Sumenep) tersebut bahkan menjadi fokus utama dari aktivis PPMI (Poros Pemuda Maritim Indonesia).

Hamidi sebagai ketua PPMI dalam pernyataannya akan segara melayangkan laporan secara resmi ke Polda Jatim terkait tindak pidana korupsi (tipikor), karena terindikasi dua instansi BUMN dan BUMD tersebut sudah menyalahgunakan wewenang dan telah merugikan keuangan negara.

"Melihat fakta-fakta di lapangan, serta beberapa bukti baru yang sudah kami kantongi, maka insyaallah dalam waktu dekat PPMI secara resmi akan melayangkan laporan ke Polda Jatim terkait indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan BUMN dan BUMD, dengan berlandaskan UU Tipikor pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU nomer 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah UU RI nomer 20 tahun 2001" ungkapnya, kamis, (30/01/20).

Lebih lanjut, Hamidi, mengatakan bahwa jika hasil yang diperoleh dari Polda Jatim tidak sesuai dengan harapan, mereka akan membawa kasus ini ke meja KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Republik Indonesia.

"Namun, jika hasilnya tidak sesuai ekspektasi, kami akan melanjutkan kasus ini ke KPK", lanjutnya.

Hamidi selaku ketua PPMI bahkan mendesak Bupati Sumenep untuk memecat semua oknum yang terlibat dalam lingkaran BBM ilegal baik yang ada di BUMD. Serta mendesak Menteri BUMN untuk memecat kepala pegaraman dan kepala divisi produksi, karena terindikasi telah melakukan tindakan imoral (korupsi).

"Indikasi tipikor yang dilakukan BUMN dan BUMD, adalah tindakan imoral yang justru menjatuhkan kredibelitas dua instansi tersebut, dan harusnya Menteri BUMN dan Bupati Sumenep mengambil sikap dengan memecat semua oknum yang terlibat di dalam lingkanran setan BBM ilegal ini", Pungkasnya.

Sebagai informasi UU Tipikor pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU nomer 31 tahun 1999.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara  minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah  dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Lebih lanjut, Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan  diri sendiri atau  orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit  50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.
____________
Wartawan : Fairus
Editor  : Rofiki