Sudut Pandang Usaha Asing dan Pribumi Yang Salah.

Jatimaktual.com - Kegagalan berpikir dari seseorang atau kelompok jika hanya cukup dengan menolak Asing mendirikan suatu usaha di suatu daerah. Sementara jika yang mendirikan usaha yang sama itu adalah tokoh agama, atau kelompok agam tertentu, kemudian dipersilakan.

Salah satu contohnya, kita sering teriak keras menolak bisnis waralaba dari merk Alfamart dan Indomaret, sementara jika yang mendirikan itu ... maka, kita diam begitu saja. Padahal jika berbicara dampak pada pedagang kecil, ya entah itu asing atau bukan, sistem (Sekali lagi kuncinya sistem) yang digunakan itu sama, ya membunuh juga. Belum lagi kalau kita berbicara bahwa banyak lo tokoh masyarakat atau tokoh agama yang hanya menjadi panjang tangannya para pemilik modal.

Beberapa tahun silam, saya disuguhkan oleh data yang mengatakan bahwa merk ... justru bukan milik institusi keagamaan, atau saham mereka sebagian dari pengusaha Cina (Bukan mau Rasis). Belum lagi, (coba cek di daerah kalian) sering saya jumpai Toko dengan konsep mirip dari pewarnaan, pengelolaan dll dengan 'Dua Gajah' itu tapi merknya lain. Biasanya, ada penolakan atau bahkan pembubaran dari gajah itu di suatu tempat, kemudian disiasati dengan nama yang berbeda.

Nah, ngomongin secara aturan nih. Jika merk Alfamart atau Indomaret itu idealnya dilarang di daerah pasar, atau ada tempat yang sehsrusnya khusus dengan radius tertentu steril dari toko kelontong dll, ya merk-merk lain yang sistemnya juga waralaba harusnya sama. Jangan sampai permisif karena milik institusi agama tertentu misalnya. Lalu, kalau misalkan Alfamart dan Indomaret itu gaji karyawannya harus sesuai UMR, ya merk itu sama, lo.

Poin tentang Gaji karyawan ini biasanya cukup pelik, karena tak jarang yang dipekerjakan itu malah dijanjikan Surga. Dan jelas, itu sudah menyalahi aturan. Harusnya itu dibenahi agar bahasa Marx yang berbunyi, “Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people” menjadi benar seutuhnya. Padahal yang dimaksud itu, sebelum bicara Agama, Politik, dll, maka urusan perut (ekonomi) dari suatu masyarakat haruslah tuntas.

Itu hanya suatu contoh saja, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Bisa dilihat dari berbagai kasus yang ada. Contoh lainnya, kalau orang yang dianggap asing mendirikan Pom, tempat wisata dll itu ditolak, tapi banyak lo tokoh yang katanya pribumi, apalagi punya label tokoh agama memiliki usaha sejenis dimana-mana. Dan, pengelolaannya ya sama saja liberal.

Sekian
Addarori Ibnu Wardi
Aktivis GMNI

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment