Radikalisme dan Sesat Fikir Menteri Agama

Oleh: Mochmmad Thoha
_Pemerhati Sosial Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta_

Pekan lalu Fachrul Razi, Menteri Agama RI mengeluarkan statemen akan melarang ASN memakai cadar dan celana cingkrang. Pasalnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menggunakan pakaian sesuai aturan PNS, dan tidak lagi memakai cadar karena penggunaan cadar dan celana cingkrang tidak ada hubungannya dengan ketakwaan seseorang. Pernyataan tersebut sontak menuai polemik bahkan menimbulkan resistensi dari  pelbagai elemen masyarakat karena dinilai tendensius dan membuat jagat digital gaduh. Padahal jika diidentifikasi, yang menggunakan cadar dan celana cingkrang belum tentu terindikasi gejala radikal. Dalam konteks ini, Menteri Agama seharusnya lebih detail dan tidak sesat fikir apalagi grasak-grusuk membuat kebijakan yang belum memahami substansi persoalannya. Pun seyogyanya, Menteri Agama menggunakan _common sensennya_ agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sekalipun khawatir akan menyebarnya paham radikalisme yang berpotensi besar mengancam integrasi dan keutuhan negara. Oleh karena, untuk meredam gejolak resistensi atas pernyataan tersebut, maka sebaiknya Menteri Agama menghentikan "mengumbar" narasi radikalisme, sebab banyak pihak yang tidak sepakat dengan penggunaan istilah  radikalisme yang dipakai Menteri Agama, karena radikalisme yang dipahami Kemenag adalah paham atau ideologi yang selalu identik dengan paham yang menghalalkan segala cara, anti NKRI, anti Pacasila, takfiri dan membenarkan tindakan kekerasan atas nama agama. Padahal tidak demikian jika dipahami secara jernih dan jujur makna radikalisme.


*Meluruskan Makna Radikalisme*
Pelbagai pihak tak terkecuali BNPT dan Kemenag, memaknai radikalisme sebagai paham yang melegitimasi kekerasan _(legitimizing violance)_ atas nama agama guna mencapai tujuannya. Pada titik inilah terdapat kesalahan dalam memahami terminologi radikalisme. Akibatnya, terjadi pemaknaan yang tidak tepat sehingga radikalisme dinarasikan sebagai ideologi yang harus dilawan dan diperangi, karena radikalisme dimengerti sebagai paham ekstriem yang melahirkan teroris dan mengancam integrasi negara. Padahal radikalisme dan kekerasan _(violance)_ adalah dua entitas yang berbeda dan satu sama lain terdapat perbedaan pemaknaan (definisi) antara radikalisme dan ekstrimisme. Singkatnya, radikalisme adalah paham yang ingin kembali ke akar keyakinan atau berpegang teguh pada prinsif-prinsif dasar keyakinan agama dan tidak melegitimasi kekerasan _(violance)_. Sementara ekstrimisme adalah paham  yang jelas-jelas anti NKRI, antipancasila, dan menghalalkan segala cara, serta membenarkan kekerasan _(legitimizing violence),_ dan mengagitasi kebencian dalam mewujudkan tujuannya. Dalam konteks ini, hemat penulis tidak tepat dan tidak ada relevansinya menggaitkan radikalisme dengan kekerasan _(violance)_ apalagi 'menuduh' radikal terhadap Ormas atau ulama yang kritis kepada pemerintah, itu jelas "salah alamat," sebab radikalisme konotasinya positif dan jauh dari aspek kekerasan _(violence)_ yang selama ini dipersepsikan orang. Berbeda dengan ekstrimisme yang jelas-jelas mengancam jiwa dan keselamatan warga negara serta melegitimasi kekerasan dalam mencapai tujuannya. Tentu negara wajib melindungi dan memerangi siapa pun yang bertindak kekerasan _(violance)_ tanpa pandang bulu. Karena itu, ketika Menteri Agama menggulirkan wacana larangan memakai cadar dan celana cingkrang bagi ASN, jelas itu tidak menjawab persoalan krusial yang jauh lebih penting untuk diselesaikan, yaitu problem ekstrimisme, terorisme, dan intoleransi yang melanda bangsa ini. Pun tak ada korelasinya menggaitkan cadar dengan tumbuh suburnya paham ekstrimisme dan terorisme.***

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment