Ketua PEC Jatim: Mempertanyakan Profesionalitas Komisaris baru Bank Jatim

Jatimaktual.com, Bank jatim merupakan BUMD terbesar yang dimiliki jawa timur, yang pada 29 april 2019 meraih TOP BUMD Award di The Sultan hotel jakarta, dimana acara tersebut  dihadiri oleh beberapa Menteri dan beberapa Kepala Daerah di Indonesia yang bertujuan untuk membangun daerah-daerah di Indonesia dan mempromosikan potensi sektor keunggulan dari daerah masing-masing di seluruh Indonesia.

Tentu, perprestasi bank jatim dalam bidang tersebut karena integritas, kerja keras, dan latar1 belakang ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh direksi dan komisaris dalam perbankan.

Kholili selaku ketua Pusat riset dan kajian Political education center (PEC) menyoal dan mempertanyakan tentang pelantikan komisaris baru-baru ini yang dilakukan oleh gubenur jawa timur, yang baginya banyak melangar aturan dan tidak sesuai dengan komposisi yang seharusnya ada di bank jatim. Tegasnya,

Mahasiswa pasca sarjana uin sunan Ampel surabaya tersebut mempertanyakan dua komisaris yang di luluskan oleh Otoritas jasa keuangan (OJK), mas'ud said komosaris independen dan heru Tjahjono sebagai Komisaris Utama.

Heru Tjahjono yang saat ini masih menjabat sebagai sekda pemrov jatim melanggar aturan pasal 36 ayat 2 PP No 54 tahun 2017 tentang BUMD.

Heru Tjahjono yang saat ini menjabat sebagai Sekdaprov jatim memiliki peran penting dan strategis dalam unsur penyusunan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan yang ditargetkan, yang notabenenya sebagai bentuk kewajiban pelayanan publik yang harus dituntaskan sebagai pertagung jawaban kepada masyarakat jatim atas wujud implementasi dari visi misi Gubenur dan wakil Gubenur Jatim.

Rangkap jabatan Heru Tjohjono, dinilai menimbukan potensi yang kurang baik antara lain; terjadinya tidak efesiensi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah khususnya dalam pemberian ngaji dan tunjangan ganda kepada pejabat, terjadinya kinerja yang tidak optimal dalam tugas pengawasan BUMD jatim. Kata  ketua lembaga riset dan kajian political Education center jatim.

Sedangkan prof. mas'ud said bagi kholili tidak punya riwayat pendidikan diperbankan serta belum pernah memiliki pengalaman kerja profesional dalam bidang berbankan. Ungkapnya.

Kaitannya Dalam mewujudkan Badan usaha daerah (BUMD) yang maju dan kompetetif dalam persaingan ekonomi global, penugasan pimpinan BUMD harus mengacu pada prinsip menajemen sumber daya manusia "The Right Man in Right Place; Orang Tepat pada Jabatan yang Tepat" ujar ketua PEC tersebut.

ketua Lembaga Riset dan kajian Political educatian center berharap kepada gubenur jatim, masukan ini dijadikan bahan evaluasi dalam menempatkan pejabat di tempat yang strategis. Pungkasnya.

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment