UU Pesantren dan Perlunya Perda Pendidikan di Jember



Oleh: HM Ayub Junaidi (Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jember)

Peringatan Hari Santri tahun ini terasa lebih istimewa dengan lahirnya Undang-Undang Pesantren yang sudah diperjuangkan wakil-wakil rakyat di DPR RI dengan dukungan penuh pemerintah. Undang-undang ini semakin memperkokoh posisi pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Saat bangsa asing datang dan menjajah Indonesia, salah satu pejuang Douwes Dekker menyebut pesantren adalah salah satu lembaga di negeri ini yang tidak bisa diintervensi. Pesantren memiliki nilai-nilai yang dipelihara selama ratusan tahun secara turun-temurun seiring dengan masuknya Islam di nusantara, nila-nilai yang tak bisa dijebol oleh pengaruh asing.

Dalam masa mempertahankan kemerdekaan, pesantren memberikan sumbangsih luar biasa. Tak ada yang bisa mengingkari, bahwa Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 adalah bahan bakar spiritual bagi arek-arek Surabaya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk menghadapi Inggris dalam perang kota 10 November. Resolusi yang digagas Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari ini berhasil membuat ribuan santri keluar dari bilik-bilik belajar untuk bergabung dengan kelompok pejuang lainnya di Surabaya.

Tak bisa dielakan, bahwa jasa pesantren sangat besar untuk negeri ini. Namun ironisnya, setelah Indonesia merdeka, pesantren justru selalu diidentikkan dengan hal-hal yang negatif: kekumuhan, keterbelakangan, kekolotan, dan semua hal-hal konservatif yang bertentangan dengan dunia modern. Sebagian besar orang tua lebih menginginkan anak mereka menjalani pendidikan lembaga negeri, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Institusi pendidikan negeri identik dengan jaminan mutu, termasuk masa depan.

Namun paradigma masyarakat terhadap pendidikan pesantren mulai berubah, menyusul perkembangan zaman yang semakin tak bersahabat dengan nilai-nilai moral keagamaan kita. Orang menjadikan pesantren bukan lagi sebagai alternatif, melainkan pilihan utama untuk mendidikan anak dan menanamkan nilai-nilai kebajikan yang kelak menjadi bekal penting masa depan mereka.

Persepsi positif terhadap pesantren semakin kuat dengan tumbuhnya para alumni menjadi sosok-sosok yang sukses dan berpengaruh di masyarakat. Tentu kita tak perlu diingatkan lagi soal sosok Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin yang sama-sama memiliki latar belakang dari pesantren. Menjadi orang nomor satu di Indonesia tak harus bersekolah di lembaga pendidikan formal bergengsi, tapi juga pesantren.

UU Pesantren memperkokoh persepsi positif yang sudah tumbuh di masyarakat ini. Jika dulu alumnus pesantren-pesantren, terutama pesantren salaf, selalu terkendala masalah ijazah saat hendak bekerja, kini hal itu tak akan terjadi lagi. Dengan undang-undang ini, negara mengakui keberadaan pesantren sebagai soko guru pendidikan berkultur nusantara yang lahir jauh sebelum negara ini diberi nama dan didirikan. Pesantren adalah lembaga pendidikan yang diwariskan oleh nenek moyang kita yang menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, kehidupan fana dan spiritualitas.

Masyarakat Kabupaten Jember tentu layak menyambut undang-undang ini dengan penuh kegembiraan. Mayoritas warga kota ini berlatarbelakang nahdliyyin yang dekat dan menjadi satu dengan kultur pesantren. Selain dijuluki Kota Seribu Gumuk, Jember adalah Kota Santri atau Kota Seribu Pesantren. Undang-Undang Pesantren sedikit banyak akan mempengaruhi kehidupan masyarakat Jember.

Tentu saja kita tak bisa berhenti pada rasa bangga dan bahagia. Undang-Undang Pesantren membutuhkan implementasi yang lebih spesifik di daerah, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Jember. Itulah kenapa saya berpendapat undang-undang ini perlu ditindaklanjuti dengan sebuah peraturan daerah inisiatif yang digagas parlemen. DPRD Kabupaten Jember harus mengambil inisiatif untuk membahas dan mengesahan perda ini, karena ini bagian dari tanggung jawab sosial politik mereka kepada masyarakat. Tanpa perlu melihat latar belakang keterwakilan partai, sesungguhnya semua wakil rakyat memiliki tanggung jawab yang sama.

Peraturan daerah ini harus bicara secara komprehensif soal pendidikan di Jember, dan oleh karenanya kita menyebutnya sebagai Peraturan Daerah Pendidikan. Perda ini idealnya menjadikan UU Pendidikan dan UU Pesantren sebagai dasar hukum dan sumber untuk menegakkan regulasi terkait dunia pendidikan formal dan informal.

Perda Pendidikan tak hanya menegakkan sistem pendidikan yang berpihak kepada masyarakat, tapi juga melindungi seluruh komponen pendidikan seperti guru dan siswa. Bagaimana kita hendak menjamin sumber daya manusia berkualitas jika sistem pendidikan di Jember tak memperhatikan nilai-nilai lokalitas dan tak memberikan perlindungan kesejahteraan kepada pelaku-pelakunya?

Mari kita tengok kesejahteraan guru tidak tetap (GTT) yang dari tahun ke tahun tidak pernah membaik. Guru memang pahlawan tanpa tanda jasa. Namun mereka juga punya keluarga yang juga berhak mendapat penghidupan yang layak. Perda pendidikan ini nantinya akan memberikan jaminan kesejahteraan kepada mereka. Misalnya: dalam perda itu diatur dengan jelas dan tegas bahwa gaji GTT mengikuti upah minimum kabupaten. Selama ini masalah gaji dan kesejahteraan selalu membayangi persoalan GTT karena tidak ada regulasi daerah yang spesifik bicara soal ini.

Begitu juga guru ngaji, baik agama Islam maupun guru ‘mengaji’ agama lainnya. Mereka memang tidak berharap pamrih berupa uang. Namun negara harus hadir untuk melindungi mereka sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa para guru ngaji ini. Bayangkan dari 27 ribu guru ngaji by name by address di Jember yang tahun-tahun sebelumnya mendapatkan insentif dari pemerintah daerah dipangkas menjadi 13 ribu nama. Ada lagi istilah ‘guru ngaji purna tugas’, istilah yang tidak memahami kultur sosial keagamaan yang memandang bahwa guru ngaji tak butuh surat keputusan pemerintah dan tak pernah pensiun kecuali Tuhan memanggil. Mengapa masalah pemberian insentif untuk guru ngaji harus dibuat seakan-akan penuh prosedur yang rumit?

Perda Pendidikan perlu segera dibahas dan disahkan DPRD Jember karena hanya regulasi yang bisa melindungi sistem dan pelaku pendidikan formal dan informal. Tanpa perda, maka perlakuan terhadap sistem dan pelaku pendidikan formal maupun informal akan bergantung pada suasana hati pemimpin daerah. Berganti pemimpin bisa berganti kebijakan.

Marilah kita belajar dari KH Yusuf Muhammad atau Gus Yus. Semasa masih hidup, beliau adalah penggagas dan salah satu tokoh NU yang getol memperjuangkan undang-undang pendidikan. Kita tentu tak bisa membayangkan bahwa setiap tahun pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan mengalokasikan 20 persen anggaran untuk sektor pendidikan jika tidak ada undang-undang yang mengunci dan mewajibkan.

Akhirul kata, UU Pesantren adalah kado terbaik saat ini. Mari kita berlomba-lomba membangun daerah ini dengan membuat peraturan daerah yang menyerap isi dan semangat dua undang-undang yang menjamin pengembangan sumber daya manusia berkualitas pada masa depan. Insya Allah, pada masa mendatang, dari Jember, dari pesantren dan sekolah formal, akan lahir pemimpin-pemimpin hebat untuk Indonesia.

Selamat Hari Santri Nasional. []

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment