Dugaan Adanya Pemotongan Dana Bantuan Kandang Ayam di Pamekasan, Pemuda Bangkes Sepakat Akan Tempuh Jalur Hukum


PAMEKASAN, jatimaktual.com- Sejumlah warga yang tergabung dalam Pemuda Bangkes, Kabupaten Pamekasan sepakat memempuh jalur hukum terkait adanya dugaan pemotongan bantuan Rumah Tangga Miskin Pertanian (RTMP) dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk masyarakat para perternak ayam di wilayah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Minggu (13/10/2019).

Informasi dari para penerima bantuan, besaran pemotangan tersebut sebesar Rp. 100.000 dari angka bantuan Rp. 500.000.

Pemuda Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, yang di koordinatori oleh Fatlur Rahman, saat melakukan pertemuan dengan sejumlah penerima bantuan kandang ayam senilai Rp 500.000 menyepakati bersama akan melakukan pelaporan. Sebab, ada pemangkasan dana sejumlah Rp 100.000 dinilai janggal.

"Dalam pertemuan ini kami sepakat akan melakukan pelaporan, karena pemotongan tersebut jelas melabrak aturan," kata Fatlur Rahman, Koordinator Pemuda Desa Bangkes.

Ia menyebutkan, pernyataan UPKK Desa dengan Koordinator Kecamatan bertolak belakang. UPKK Desa Bangkes berdalih pemotongan itu digunakan untuk berkas (administrasi) dan uang transport. Sementara Koordinator Kecamatan bedalih untuk simpanan penerima.

"Tindakan ini tidak bisa dibiarkan. Perlu kita kawal bersama sampai tuntas," tegasnya.

Ia menambahkan, sejumlah penerima berinisial KM, MH, MJ, dan HR yang hadir dalam pertemuan tersebut juga menyepakati untuk melaporkan tindakan pemotongan tersebut yang dinilai terstruktur.

“Nilai yang dipangkas perorangan jumlahnya memanglah tak banyak, namun jika dikalkulasi keseluruhan tembus ratusan juta rupiah," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Pemuda Desa Bangkes, Taufikurrahman mengatakan, pasca gaduhnya persoalan pemotongan dana pembuatan kandang ayam, pihak UPKK barulah mengeluarkan surat pernyataan yang bahasanya penyerahan uang simpanan sebesar Rp 100.000.

Padahal, kata dia, waktu pemotongan dana tersebut UPKK menyatakan dengan tegas bahwa uang sebesar Rp 100.000 itu digunakan untuk administrasi dan uang transport setiap pengawasan.

"Inikan lucu, dari dulu ke mana kok baru sekarang yang muncul pernyataan itu?," ujar Taufikurrahman.

Hingga berita ini diturunkan, belum konfirmasi kepada pihak terkait. (Heb)

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment