Fitra Mendorong Peran BPD Pakel Untuk Penguatan Desa Demokratis


Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini memiliki kedudukan penting, terutama perannya dalam mendorong pemerintah desa yang transparan, akuntabel, partisipatif dan responsif.  Strategisnya kedudukan BPD tersebut, namun dalam penerapannya di berbagai desa bahwa posisi BPD tidak pernah dihiraukan dan tidak paham dengan tugasnya bahkan menjadi oposisi, padahal sudah tercantum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tetang Badan Permusyawaratan Desa adalah mitra desa.


Dalam hal ini untuk menjawab kegelisahan dan membenarkan literasi tentang kedudukan BPD,  Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawatimur  yang merupakan simpul jaringan dari Seknas Fitra dengan bekersama KOMPAK atas dukungan DFAT Australia menggelar Sekolah Anggaran Desa (SEKAR DESA) yang bertema "Peningkatan Kinerja BPD dalam Mendorong Tata Kelola Pemerintah Desa yang Inklusif dan Responsif Gender" acara digelar di Balai Desa Pakel. Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang (7/09/2019)


Farida, selaku pemateri memaparkan bahwa  BPD adalah organisasi desa yang saat ini semakin jelas fungsi dan tugasnya, terutama dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Untuk itulah, BPD harus terus berbenah agar fungsi dan tugasnya bisa berjalan dengan baik, pelatihan seperti ini sangat penting terlebih selama ini penguatan kapasitas anggota BPD memang kurang mendapat perhatian. peran BPD sangat penting sebagai lembaga permusyawaratan dan permufakatan, dalam menampung  dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan  pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

"Untuk mengetahui keberadaan BPD di Desa Pakel, Kami membagi  diskusi kelompok dan peserta memaparkan hasilnya terkait struktur BPD, adanya tata tertib BPD, rencana kerja BPD, serta cara pelaporan program kerja BPD, namun hasil dari diskusi kelompok tersebut masih belum sesuai dengan permendagri nomor 110 tahun 2017 dan tim kami akan melakukan rencana tindak lanjut untuk menyikapi kekurangan tersebut"tegas farida


Sementara sugin, ketua BPD Pakel menanggapi bahwa selama ini terkait tugas dari BPD dalam menyampaikan hasil aspirasi masyarakat hanya melalui lisan ke kepala desa dan selama ini masih kebingungan dalam menyusun rencana kerja  dan tata tertib BPD sehingga beberapa program yang seharusnya dilakukan tidak optimal


"Mengenai sekretariat BPD dulu sempat punya namun kecil akhirnya hari kami masih tahap pengajuan tahun 2020 akan di bangun sekretariatan permanen sendiri untuk BPD"ucap sugin

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment