Pemerhati Hukum Angkat Bicara Soal Kasus "Pungli" PTSL di Desa Ragang

Ilustrasi. lingkarjatim.com
Jatimaktual.com, Pamekasan,- Soal Kasus Dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang bermodus pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur yang sempat Ramai di beberapa media waktu lalu rupanya semakin bergulir. Pemerhati Hukum juga ikut berkomentar. 
Media Online lingkarjatim.com pada hari rabu (31/7/19) merilis komentar Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pamekasan yang merasa belum mengetahui terkait program PTSL di Desa Ragang. " kami belum memprogramkan pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) di Desa Ragang" ujar Tugas Dwi Patma.  Lebih lanjut pihaknya menyatakan bahwa biasanya bagi yang mau memproses penerbitan sertifikat tanah hanya perlu mempersiapkan uang kurang lebih 150 ribu untuk biaya patok.
Sedangkan sebelumnya. Pada tanggal (30/07/19) Koranmadura.com merilis bantahan mantan Kapala Desa (Kades) Ragang (Muyar) terkait dugaan pungutan Rp 50 Ribu tersebut. Menurutnya uang yang 50 ribu tersebut merupakan uang sukarela dari masyarakat untuk upah kerja petugas badan pertanahan negara dan masyarakat sekitar yang membantu proses pengukuran tanah. 
"Jadi begini ceritanya, kami (pemerintahan desa Ragang, red) dapat program nasional (Prona), kemudian dilakukan pengukuran, kami minta uang Rp 250 ribu, ada yang bayar Rp 50 ribu dan ada juga yang tidak bayar, uang itu buat untuk petugas yang mengukur tanah, sepeserpun saya pribadi tidak menerima uang itu,” kata Muyar kepada koranmadura.com, Selasa, 30 Juli 2019.
Jafarus Sodiq selaku Pemerhati Hukum juga ikut berkomentar terkait pungutan uang tersebut. "Menanggapi apa yang di lakukan oleh pihak Pemerintah Desa Ragang, ini jelas-jelas Pungli Karena Kepala BPN sendiri dengan tegas mengatakan tidak ada Program PTSL di Desa Ragang, jadi memang sudah masuk ranah pungli sesuai dengan pasal 423 KUHP Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah. Berikut pasal yang mengatur mengenai pungutan liar dikutip dari Pasal 423 KUHP
“Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.” Kata Jafarus Sodiq kepada jatimaktual.com
Sedangkan Menurut Jafar. Apabila bukan pegawai negeri maka Diarahkan ke Pasal 368 Ayat (1) KUHP berbunyi, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 thn. karenakades ngotot seolah-olah ada orang BPN yang ikut menikmati maka dikenakan pasal 423, sedangkan pihak kadesnya bisa di kenakan pasal 368 KUHP." terangnya.

Sekedar diketahui bahwa dari beberapa kasus korupsi yang bermodus pungli atau Gratifikasi di Negeri ini selalu ada yang menarik, yang membedakan kasus satu dengan lainnya yakni Sandi Bahasa Isyarat yang digunakan oleh Oknum Pelaku untuk memuluskan aksinya. Apakah Bahasa "Sukarela" ini juga masuk ke katagori sandi diatas.???? (ma)

Pihak BPN Pamekasan Sudah Berkomentar, Lalu bagaimana Komentar Pihak Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pamekasan? 

.................. Edisi Berikutnya.

--------------------------------------------


Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment