Advokasi Partisipasi Masyarakat Wonokerto Melek Anggaran Desa


(28/08/19)Dalam pembangunan desa Undang- Undang nomor 6 2014 tentang desa harus di terjemahkan sebagai sebuah penganggaran yang dilakukan secara terbuka, Profesional dan responsif gender. Namun hasil temuan di lapangan , implementasi  UU desa masih kurang maksimal khususnya dalam hal pelibatan partisipasi kelompok marginal seperti lansia, difabel dan perempuan miskin.  Kelompok marginal ini belum dilibatkan dalam forum- forum musyawarah desa untuk perencanaan pembangunan desa.


Untuk memecahkan permasalan ini, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur  yang merupakan simpul jaringan dari Seknas Fitra dengan bekerjasama dengan KOMPAK atas dukungan DFAT-Australia, menggelar sekolah anggaran desa (SEKAR DESA) yang mengangkat tema optimalisasi UU Desa melalui kajian RPJMDes dan RKPDes yang inklusif dan responsif gender, acara yang digelar di Balai Desa Wonokerto. (28/08/2019).

Kepala dinas DPMD Kabupaten Lumajang, Samsul arifin menyampaikan paparannya di depan peserta bahwa membangun desa itu ada aturannya yakni UU no 6 2014 yang menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa yang didalamnya  mendorong desa yang maju, kuat, mandiri, demokratis, dan sejahtera.

"masyarakat harus ikut andil dalam perencanaan pembangunan desa yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.diharapkan agar alokasi dana desa bisa juga dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat "ucap kadis DPMD



Sementara Farida, dari tim Fitra menambahi bahwa Desa tidak lagi dianggap sebagai obyek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subyek dan ujung tombak pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur sendiri pembangunan yang dilakukan diwilayahnya. Tujuan dari semua itu, tidak lain adalah untuk memudahkan desa mewujudkan kesejahteraan bagi warganya.


Status IDM (Indek desa membangun)  desa Wonokerto sebagai desa pra-sembada (Desa maju) yakni desa yang memiliki potensi sumberdaya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan, namun potensi ini masih perlu di dukung dengan peningkatan sumber daya manusia untuk memaksimalkan potensi - potensi tersebut. Oleh karena itu program-program pemberdayaan masyarakat harus lebih kedepankan dan lebih diprioritaskan daripada pembangunan fisik (Infrastruktur).

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment