RASA KEADILAN HUKUM YANG HILANG DI INDONESIA

Oleh: Kholili (Skertaris Umum FKMTHI)

Jatimaktual.com, Opini,- Indonesia sebagai Negara hukum ibarat kata yang tidak jadi kalimat, kesempurnaan sebagai Negara hilang, kesetaraan dimata hukum bagi kaum marginal musnah disebabkan ketidak adilan.

Presiden ibarat pengendara motor yang mengatur lajunya sebuah kendaraan begitupun dengan Negara,  ketidak pastian Hukum karena ketidak ada ketegasan kepala Negara dalam menentukan para aparat penegak hukum untuk melaksanakn tugas. Jadi, hukum dan keadilan adalah satu volume yang  sangat penting dalam berjalannya roda demokrasi.

Apabila penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan baik, maka Indonesia akan menjadi negara yang progres dan baik. Sebagai salah satu negara yang berkembang, seharusnya pemerintah Indonesia dapat lebih memperhatikan penegakan hukum dan keadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

maraknya di berita korupsi hanya jadi bahan legitimasi pemerintah, Orang yang korupsi triliunan bisa saja hanya dihukum 1 tahun  dan tetap di istimewakan dengan tempat yang ber-Ac dan mewah padahal mereka sudah merugikan Negara dan merebut hak rakyat indonesia.

Fenomena Penegak hukum (Polisi dan MK ) di indonesia hanya jadi konstitusi kapital mereka yang bemodal akan selamat dari jeretan pasal dan sebaliknya, apa yang harus dibanggakan dari Negara ini?. Pemerintah yang pelusukan atau ekologi yang dibiarkan sehingga rakyat menjerit tentang hukum keadilan.

Berbagai kasus di Negara kita ini hanya jadi perbincangan tapi tak ada penyelesaian, Sebagai contoh misalnya kasus korupsi mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang hanya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 200 Juta rupiah. Ratu Atut telah melakukan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar sebesar 1 Milyar Rupiah untuk memenangkan gugatan yang diajukan pasangan Amir Hamzah dan Kasmin. Bandingkan dengan kasus seorang nenek yang mencuri singkong karena kelaparan dan dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Rasanya keadilah itu hampa bagi kaum marginal.

Kesamaan Hukum yang tertara pada UUD pasal 28 D ayat 1 hanyalah pelengkap UUD di Negara ini, secara aplikasi masyarakat bawah tidak pernah merasakan hal itu.

Perlakuan ketidak adilan bagi masyarakat bawah sudah biasa dirasakan Namun bagi kalangan atas atau penjabat yang punya kekuasaan sulit rasanya menjerat mereka dengan tuntutan hukum yang pasti. 

Penegakan hukum hanya jadi kalkulator para kaum borjuis, kesenengan dan kesamaan keinginan menjadi opsi dari tumbulnya hukum. Keadaan ini tentu seharusnya menjadi “PR bersama” bagi para aparat dan penegak hukum di Indonesia, khususnya bagaimana presiden mampu mengatasi persoalan ini.

Negara akan hadir sebagai ruh demokrasi jika Penegak hukum berjalan sesuai dengan norma dan aturan yang ada, kata Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Artidjo Alkostar. “Apabila penegakan hukum di suatu Negara tidak bisa diciptakan maka ruh Negara akan mati".

Maraknya ketidak adilan yang terjadi di indonesia, tentu menjadi tugas pemerintah mulai dari kasus penculikan aktivis dan HAM yang terjadi pada tahun 98 hingga korban pernyiraman air panas Pada 11 April 2017 terhadap pegiat anti korupsi Novel Baswedan. Namun, hingga saat ini belum ada satu pun orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Penyelesaian kasus yang tergolong tindak pidana umum itu terkesan mengalami kebuntuan dan ketidak adilan, bagaimana Negara kita mau maju jika hukum diperlakukan hanya kepada orang tidak berdaya. 

Jika Hukum hanya jadi deklarasi politik maka penerapan hukum bisa dibaca siapa yang berkuasa, ketika Negara sudah seperti ini maka demokrasi ditelanjanggi oleh kepentingan kelompok politik, keadilan dan kesamaan hukum hanya jadi pelengkap dukomentasi!.

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment