PKC PMII Jawa TIMUR Kecam Kekerasan Aparat terhadap Aktivis PC PMII Sidoarjo

Jatim Aktual (05/07/2019) Demokrasi diperjuangkan dengan banyak keringat dan darah yang jatuh, lalu lahirlah Reformasi 1998 sebagai titik tolak pemerintahan represif menuju sistem demokratis yang partisipatoris, maka dengan demikian setiap kepemimpinan harus seiring dengan kehendak rakyat serta kontrol kebijakan, agar legitimasi kekuasaan yang didapatkan oleh rakyat tidak "Abuse of power" dan menjadi jabatan yang menguntungkan diri dan kelompoknya semata

Tindakan Represif Aparat Polisi Pamong Praja (satpol PP) Sidoarjo terhadap demonstrasi Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Sidoarjo pada Aksi evaluasi 4 tahun kepemimpinan Bupati (Kamis 4 Juli 2019) merupakan tindakan yang tidak mencerminkan kesiapan aparatur pemerintahan untuk menerima kritik yang konstruktif dari elemen mahasiswa sebagai agen kontrol dari kepemimpinan yang korup dan melaju di luar track janji-janji kampanye serta memunggungi rakyat sebagai subjek kebijakan pemerintahannya

Tuntutan sahabat-sahabat PC PMII Sidoarjo sebagaimana tertulis dalam press release berikut :

1. Percepat pendirian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah barat Sidoarjo tanpa menggunakan sistem KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).
2. Relokasi PKL gading fajar Sidoarjo demi terwujudnya Sentra Ekonomi Terpadu/UMKM di Sidoarjo.
3. Realisasi frontage Gedangan – Waru sebagai pengurai kemacetan jalan.
4. Optimalisasi program Wajib Belajar 9 Tahun bagi masyarakat yang kurang mampu di Sidoarjo.
5. Kesejahteraan tenaga pendidik (guru) di Sidoarjo.
6. Revitalisasi pengelolaan sampah di Sidoarjo.
7. Tolak sistem Outsourcing di Sidoarjo.
8. Pemerintah harus tegas dalam menerapkan sistem UMK (Upah Minimum Kerja) secara menyeluruh di perusahaan – perusahaan yang berada di wilayah Sidoarjo.
9. Mendesak pemerintah Sidoarjo untuk membentuk panitia khusus dalam mengelola, mengawal dan pengawasan Aset – aset Daerah yang ada di Sidoarjo.

10. Penghapusan desa yang sudah tidak aktif masih terdata sebagai penerima dana anggaran daerah. Desa – desa yang telah terdampak antara lain: Siring, Besuki, Kedungbendo, Renokenongo dan Pejarakan.

11. Memaksimallkan kinerja SKPD dalam penyerapan APBD sehingga tidak terjadi Silpa.

Poin-Poin di atas merupakan tugas pokok dan fundamental bupati Sidoarjo untuk segera merealisasikannya, dan sahabat-sahabat PC PMII Sidoarjo telah melakukan fungsi Controling dengan tepat, sebelum kemudian Satpol PP Sidoarjo mencoreng aksi damai ini dengan tindakan kekerasan secara langsung dan mengakibatkan 6 aktivis PMII Sidoarjo cidera serius

Menanggapi tindakan Represif tidak terpuji oleh aparat Satpol PP Sidoarjo kami PKC PMII Jawa timur Mengutuk keras atas terjadinya peristiwa ini, dan akan melakukan komunikasi yang intensif dengan jajaran pengurus cabang PMII Sidoarjo untuk melakukan langkah-langkah berikutnya, dan apabila diperlukan langkah-langkah hukum tegas untuk menindak oknum-oknum satpol PP pelaku kekerasan tersebut juga kepala satpol PP Sidoarjo yang seharusnya bertanggung jawab penuh atas kedisiplinan pasukannya maka kami tanpa ragu akan mengambil langkah hukum kedepannya agar peristiwa semacam ini tidak lagi terulang pada aktivis mahasiswa di manapun berada, serta aktivitas berdemokrasi steril dari tangan-tangan kekerasan represif ala orde baru

Sekian, hormat kami


Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tharieq
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa barokatuh


Abdul Ghoni
Ketua Umum PKC PMII Jawa timur

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment