Keputusan Rektor dan Tim Kode Etik IAIN Madura dinilai Merugikan Mahasiswa, Wali Layangkan Surat Keberatan.

Ilustrasi. tirto.id
Jatimaktual.com, Pamekasan,- Sejumlah Wali Mahasiswa melayangkan Surat keberatan Terhadap Rektor dan Ketua Dewan Kode Etik atas Munculnya Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura tentang sanksi pelanggaran kode etik terhadap empat Mahasiswa (Gerakan Mahasiswa Penyambung Aspirasi 'GEMPA') yang melakukan Demonstrasi pada hari Rabu (19/06/2019) lalu, terkait Penolakan Pemilihan Dema Institut yang menggunakan sistem keterwakilan empat mahasiswa dari masing-masing Program Studi (Prodi). Dinilai merugikan Mahasiswa.

Muhri salah satu Perwakilan Wali Mahasiswa yang dikenakan sanksi menilai bahwa tim kode etik tidak profesional. Baik dalam Proses Persidangan, Dalam Pemberian Sanksi Mengulang Materi perkuliahan, Skorsing bahkan Pencabutan Bidikmisi. maupun dalam penanganan setiap kasus yang dinilai melanggar kode etik. 

"Saya selaku wali mencoba memperhatikan setiap langkah penanganan pihak kode etik mulai dari awal, Bahkan koordinasinya ke empat Anak yang masuk pelanggaran kode etik terhadap beberapa pimpinan. jadi memang terindikasi dipaksakan dalam pemberian sanksi. Hal ini bisa kita lihat dari tahapan pemanggilan sidang dan pasal kode etik yang diterapkan. 

Sidangnya saja hanya sekali, tiba-tiba muncul sanksi bervariatif. Ada yang nilainya sudah keluar masih dicabut disuruh ngulang lagi, ada yang di skorsing satu semester, bahkan ada yang dicabut bidikmisinya, padahal informasinya, sidang di Kode etik itu sidang "Edukatif". Kalau modelnya seperti ini saya kira bukan edukatif lagi, tapi murni pembunuhan karakter Mahasiswa dan Wali, Kampus itu lembaga pendidikan, bukan lembaga hukum yang seharusnya bersinergi dengan wali Mahasiswa, sehingga ketika ada persoalan lebih mudah menangani. 

Dan Saya melihat Tim Kode Etik seolah tidak paham mekanisme persidangan, sehingga menjadi masukan agar pimpinan kode etik memberikan edukasi/pelatihan intensif kepada timnya. terutama yang bukan lulusan Hukum. Agar paham betul bagaimana proses persidangan yang benar." Lanjut Muhri kepada awak media saat dikonfirmasi. 

"Menyampaikan Aspirasi didepan publik itu kan haknya masing-masing warga negara sudah diatur dalam UU 45 termasuk Mahasiswa, Makanya jangan kekang hak kebebasan mereka. Ini kan terindikasi ada upaya pembungkaman tetapi tersistem. Jangan hanya karena sebuah kepentingan Pribadi atau kelompok sampai mencederai semuanya." Tutupnya. 

Berikut Isi Surat Keberatan Wali yang dilayangkan ke pihak Rektorat IAIN Madura.

--------------------------------------------------

SURAT PERMOHONAN KEBERATAN DARI ORANG TUA/WALI MAHASISWA ATAS KEPUTUSAN REKTOR IAIN MADURA

Nomor : B-1465/In.38/R/PP.00.9/07/2019

TENTANG

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP MAHASISWA

Lampiran ; -

Hal   : Permohonan Keberatan

Kepada Yth

Rektor IAIN MADURA.
Ketua Kode Etik Mahasiswa IAIN MADURA.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Orang tua/Wali Mahasiswa

Sehubungan dengan keluarnya surat keputusan Rektor IAIN MADURA Nomor : B-1465/In.38/R/PP.00.9/07/2019 yang berupa Pembatalan nilai lulus mata kuliah akhlak tasawuf terhadap anak kami. Kami sebagai orang tua/wali sangat keberatan dengan keluarnya surat keputusan ini. Sehingga kami memohon kepada Rektor dan Ketua Kode Etik Mahasiswa IAIN MADUURA untuk di pertimbangkan kembali keputusan ini.

Demikian surat permohonan keberatan ini kami buat, atas respon positifnya kami sampaikan terimakasih.

Pamekasan Rabu, 10 Juli 2019
Mengetahui :

Orang tua/Wali Mahasiswa

------------------------------------------------

(rls Wali)

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment