Hari Buruh, DPRD Pamekasan Ingatkan Kembali Perusahaan Terkait UMK Buruh

JATIMAKTUAL.COM, PAMEKASAN- Formulasi upah minimum masih menjadi tuntutan yang digaungkan pada peringatan Hari Buruh Internasional atau biasa disebut dengan May Day.

Sepertihalnya yang disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Ismail bahwa aturan upah minimum dianggap sebagai beban utama buruh selama empat tahun terakhir.


Pihaknya selaku penyambung lidah rakyat mendesak agar perusahaan yang berada di Kabuaten Pamekasan memberikan upah sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur.


“Seharusnya perusahaan di Pamekasan menggaji karyawannya sesuai UMK yang berlaku,” ucapnya Rabu, (1/4/2019).


Oleh karena itu pihaknya yang saat ini menjabat sebagai ketua komisi 1 DPRD kabupaten Pamekasan menghimbau agar perusahaan-perusahaan harus lebih memerhatikan nasib para buruh.


BacaJuga: http://www.jatimaktual.com/2019/05/tabrakan-maut-di-pamekasan-tewaskan.html?m=1

“Tidak sedikit perusahaan di Pamekasan yang memberikan upah karyawannya jauh dari UMK," ujarnya. 


“ Pergub UMK di Kabupaten Pamekasan harus diterapkan. Saya tekankan perusahaan harus harus mematuhi ketentuan itu,” tambah politisi demokrat itu.


Untuk diketahui, UMK Kabupaten Pamekasan, Rp 1.763.267,65. Hal itu mengalami kenaikan dari tahun 2017 Rp 1.461.375. Selain itu, ia meminta kepada Dinas Sosial (Dinsos) yang membidangi untuk mengawasi perusahaan yang tidak memberikan gaji sesuai UMK. Hal itu diberlakukan karena banyak kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan. 
(Heb/JA)

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment