Sebuah Catatan dari Sekolah Pinggiran : Sosok Guru Profesional tapi Ujung Tombaknya Tumpul

Oleh Abd. Basid Muslim, M.Pd. 
(Guru SMP Negeri 1 Pakong  Pamekasan)

Regulasi pemerintah terhadap nasib dan kesejahteraan guru dari tahun ke tahun semakin baik. Misalnya pemberian Tunjangan Profesi Guru (TPG)  yang dicairkan secara periodik, meski di lapangan terkadang masih banyak kendala dan keterlambatan. Di sisi lain, persyaratan untuk pencairan TPG terkadang masih meresahkan sebagian guru, terutama apabila jam tatap muka (JP) atau rombongan belajar (rombel) tidak memenuhi sebagaimana disyaratkan Dapodik. Belum lagi ribetnya prosentase kehadiran yang diatur finger print. 

Maka lengkaplah bagi sebagian guru, persoalan ini menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, terutama menjelang masa-masa pemberkasan pencairan TPG. Berbagai problem itu terkadang memunculkan inspirasi bagi para guru untuk mencari solusi meski terkadang solusi yang dilakukan kontra-produktif, bahkan cenderung salah. Betulkah solusi itu kontra-produktif, berikut catatan Abd. Basid Muslim, seorang guru di SMP Negeri 1 Pakong  Pamekasan

Maju dan berkembangnya  dunia pendidikan di sebuah negara memberikan gambaran tentang sumber daya manusia (SDM) pada setiap masyarakatnya. Berbicara pendidikan, ada beberapa komponen yang menjadi fokusnya, antara lain kehadiran guru dan  siswa, fasilitas pendidikan termasuk di dalamnya gedung dengan segala piranti pendukungnya, serta lingkungan yang terdiri atas orang tua dan masyarakat.

Tanpa bermaksud apriori terhadap eksistensi guru yang nota bene sebagai ujung tombak pendidikan, penulis mencoba menyampaikan potret buram tenaga pendidik (tendik) yang mata tombaknya tumpul bahkan bengkok sehingga kerap menjadi bahan empuk bagi sebagian orang untuk mengkritik profesi pahlawan tanpa tanda jasa ini. 

Perlu penulis tegaskan bahwa tidak semua guru ujung tombaknya tumpul atau bengkok, karena masih banyak guru-guru yang profesional dan mumpuni dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Anggaplah sebagian guru yang ingin penulis sampaikan ini hanya sebagai oknum yang mudah-mudahan segera sadar dengan tugas-tugas mulianya.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang secara tidak langsung  diamanahkan kepada guru. Menyadari begitu beratnya tugas dan tanggung jawab guru, di awal pemerintah pun memandang perlu mendirikan Sekolah Pendidikan Guru (SPG), Sekolah Pendidikan Guru Olahraga (SGO), Sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) meski ujung-ujungnya dua jenjang pendidikan itu dihapus secara bertahap, (1990 SGO diubah menjadi Sekolah Menengah Atas), (1991 SPG yang mengalami hal serupa) dan (1992 PGA yang alih fungsi menjadi Madrasah Aliyah). Begitu juga pada tataran pendidikan tinggi, eksistensi IKIP dan STKIP  akhirnya harus berubah dan lebur  menjadi universitas.

Tidak hanya itu, demi meningkatkan harkat, dan martabat serta profesionalisme guru, regulasi barupun dibuat, yakni Undang Undang Nomor 14  tahun 2005 tentang guru dan dosen. Melalui regulasi ini, profesi guru betul-betul terstandrisasi setelah melalui proses Diklat PLPG dengan segala suka dukanya. Dampak positif yang dirasakan para guru yang sudah bersertifikat adalah dicairkannya Tunjangan Profesi Guru (TPG) secara periodik sesuai dengan ketentuan pemerintah, dalam hal ini kemedikbud. 

Harapan pemerintah, TPG betul-betul bermanfaat terhadap peningkatan kesejahteraan guru, khususnya peningkatan mutu dan kualitas masing-masing individu dalam meningkatkan profesionalitasnya. Rasanya tidaklah berlebihan jika  minimal 20 persen dari TPG yang diterima, dimanfaatkan membeli buku, mengikuti pelatihan-pelatihan, dan upaya lain yang intinya menajamkan mata tombak mereka sehingga dirinya betul-betul profesional.

Namun sungguh sangat ironi jika melihat kenyataan di lapangan. Ternyata masih banyak guru profesional berlabel sertifikat pendidik tapi enggan mengikuti kegiatan-kegiatan kolektif guru seperti MGMP baik di sekolah atau MGMP tingkat kabupaten. Kalaupun sempat menghadiri pertemuan MGMP, yang diharapkan hanyalah selembar sertifikat untuk berkas pengajuan PAK. 

Membuat perencanaan dan perangkat pembelajaran pun lebih sering copi pasti  milik teman. Padahal tekniknya sangat mudah, yakni lihat, tiru, modifikasi, dan lakukan.  Bahkan tidak jarang keengganan melengkapi atau membeli buku-buku penunjang seolah-olah hal biasa yang tidak usah dipersoalkan. Sementara ketika jam tatap muka dalam dapodik tidak terpenuhi, atas kelihaian operator sekolah,  transaksi jual beli jam tatap muka dengan sekolah lain seakan halal untuk dilakukan.

Pada sisi persentase kehadiran melalui finger print, guru profesional berlabel sertifikat pendidik yang menurut penulis tergolong ke dalam oknum inipun tidak kehilangan akal. Dibuatlah stempel sidik jari sehingga meski yang bersangkutan tidak hadir ke sekolah, finger print tetap tercentang. Sungguh sebuah kemunafikan jika upaya semacam juga diamini oleh kepala sekolah selaku top leadher dengan cara diam atau bahkan ikut larut di dalamnya. 

Inikah guru bermartabat ...??? Inikah sosok guru profesional ...??? Rasanya akan percuma mengajarkan penguatan pendidikan karakter kepada peserta didik, sementara yang dilakukan oknum guru itu kontra-produktif dengan tujuan yang ingin dicapai.

Sebagai penutup, guru juga manusia. Namun sisi kemanusiaan seorang guru seharusnya menjadi utama untuk ditonjolkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Rasa tanggung jawab, profesionalitas, dan dedikasi menjadi bagian tak terpisahkan dalam diri seorang guru saat melaksanakan tugas sucinya sebagai ujung tombak kemajuan pendidikan.  Ayo tajamkan mata tombak ... semangat untuk guru*)

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment