Polemik Dana Hibah, Banyak Oknum diduga Bermain, Polda Jatim Secepatnya Melakukan Penyelidikan.

Foto ilustrasi. warta kota tribunnews.com
Jatimaktual.com, Pamekasan - Polemik Bantuan Dana Hibah Dari Gubernur Jawa Timur tahun 2017 yang saat ini marak dibincangkan terkait dugaan banyaknya oknum yang bermain didalamnya harus segera disikapi oleh pihak terkait, Baik Gubernur, BPKP, Polda Jatim, dan Dinas Terkait.

Salah satu yang menuai kontroversi yakni bantuan yang diterima oleh Lima Pokmas '(1) Pokmas Wek dhuwek (2) pokmas lok tellok. (3) pokmas pak empak (4) pokmas warga harapan. (5) pokmas Aji Rosi.' di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Pamekasan. yang Saat ini persoalan tersebut mulai meruncing kepihak korlap (Pihak yang mengkoordinir bantuan dana hibah di Madura, Sebut saja HR, inisial yang merupakan kepercayaan H.ASR sampang).

Sebelumnya media jatimaktual.com merilis hasil klarifikasi terhadap IM salah seorang perangkat desa jarin yang telah mengkoordinir lima pokmas penerima bantuan. Rupanya dari hasil klarifikasi tersebut ada pernyataan yang sangat mengejutkan terkait proses penerimaan dana hibah. Pasalnya pernyataan dari kedua pihak antara korlap desa dengan korlap di madura ada yang sama dan ada yang sangat kontroversi.

HR saat dikonfirmasi pada hari rabu (19/09/2018) dirumah IM desa jarin kecamatan pademawu menyatakan bahwa terkait komentar soal bantuan dana hibah tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang di sampaikan oleh IM pada jatimaktual.com sebelumnya. 

Saat diungkap terkait beberapa poin pernyataan yang kontroversi pihaknya seakan berupaya menghindar dari kenyataan, termasuk persoalan penyetoran dana pasca pencairan. Dan terkait dugaan proyek titipan, pihaknya membantah. "itu yang nentukan lokasi dari desa" kata HR. Soal pengumpulan dana, awal mula pihaknya mengilak dengan dalih pokmas juga menerima dana namun ketika didalami terkait nominal yang diterima pokmas jumlahnya berapa persen?, akhirnya HR beralasan kerja tim. "kami kerja bersama, pihak pokmas juga dilibatkan dalam pengawasan". 

Pernyataan yang pro dan kontra antara lain: 

Penyataan Kontra.

- IM menyatakan bahwa Bantuan dana hibah tersebut dikenakan pajak sebesar 11% namun HR menyatakan tidak ada pajak. 

- IM menyatakan bahwa ada fee proyek sebesar 17 % sedangkan HR mengatakan tidak ada fee proyek. 

Pernyataan pro.

- Proposal pengajuan tidak dibuat oleh Pokmas sendiri.

- Surat Pemberitahuan terkait proses NPHD tidak turun ke Pokmas, melainkan ke Korlap Desa. 

- Prasasti tidak ada. IM beralasan karena ketinggalan di sampang, sedangkan HR beralasan sudah pesan namun belum datang.

- Pada saat pencairan dana, Pihak pokmas hanya menandatangani berkas pencairan sedangkan dana disetor ke Korlap (HR). Namun pihak Korlap masih berdalih bahwa pihaknya ikut membantu mendatangkan material namun pada intinya seluruh dana dihandel korlap. 

- SPJ dibuat oleh Pihak Korlap bukan pokmas.

Pernyataan kontroversi ini harus segera disikapi oleh pihak terkait agar keberdaan bantuan dana hibah provinsi tersebut sesuai dengan peruntukannya. 

Hingga berita ini diterbitkan, Pihak UPT Dinas PU Binamarga Provinsi belum dikonfirmasi. (ma)

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment