Bantuan Dana hibah Provinsi di Pamekasan "BODONG", BPKP, Gubernur, Polda Jatim harus Panggil Dinas Terkait.

Jatimaktual.com, Pamekasan, - Keberadaan dana hibah provinsi jawa timur tahun 2017 yang tersebar diberbagai wilayah sampai saat ini masih menuai polemik. Bahkan realisasinya banyak yang tidak jelas serta menyerupai hasil pekerjaan dana desa, sehingga tidak menutup kemungkinan hasil pekerjaan proyek dana hibah tersebut di masukkan dalam laporan dana desa, apalagi banyak yang tidak menggunakan papan nama maupun prasasti pekerjaan sehingga masyarakat umum tidak bisa membedakan mana yang masuk anggaran dana desa maupun yang dana hibah.

Pada tahun 2017 Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur mendapat kucuran Dana hibah Provinsi terhadap Lima Pokmas dengan besaran dana rata-rata Rp. 200 juta.

Pokmas penerima dana hibah provinsi itu masing-masing (1) Pokmas Wek dhuwek (2) pokmas lok tellok. (3) pokmas pak empak (4) pokmas warga harapan. (5) pokmas Aji Rosi.

Kebetulan pada saat itu Desa Jarin masih dikelola oleh PJ (Misturi), tentu pihaknya sangat mengetahui keberadaan dan proses pekerjaan proyek tersebut.

Redaktur media online jatimaktual.com mencoba melakukan klarifikasi kepada mantan PJ Desa Jarin dibalai Kecamatan Pademawu pada hari senin (17/09/2018) sekitar pukul 10.00 WIB. namun pihak yang bersangkutan (Misturi) informasinya sedang keluar kantor. Dihubungi Via Telpon seluler dan akun WhatsApp-nya ternyata aktif namun tidak direspon. Sehingga pihak jatimaktual.com mengkonfirmasi ke pihak perangkat desa jarin di balai Desa.

IM salah satu perangkat desa jarin yang mengaku sebagai koordinator kelima pokmas penerima dana hibah provinsi tersebut merespon dan menceritakan secara detail persoalan proses dana hibah yang dikerjakan pada tahun 2017 mulai dari pemberkasan awal hingga selesainya pekerjaan/ peng SPJ an.

Menurutnya, pengajuan awal bantuan dana hibah provinsi tersebut pada tahun 2016 dan pencairan pada tahun 2017. Dengan besaran anggaran setiap pokmas rata-rata Rp. 200 juta. Namun sayangnya, dia banyak yang tidak tahu terhadap nama-nama ketua pokmasnya. Hanya saja semua pemberkasan dihandle olehnya, dan pengajuan proposal tersebut bukan langsung ke provinsi melainkan melalui korlap di sampang. Termasuk surat pemberitahuan untuk proses NPHD yang seharusnya turun kepada ketua pokmas ternyata juga diterima dirinya.

Saat ditanya berkas apa yang saat ini masih ada? pihaknya seperti kebingungan karena berkas bantuan itu mulai dari proposal sampai SPJ tidak ada arsip. "SPJ gak buat sendiri, nyruruh ke sampang, ke HR sampang, pencairan utuh, menyetor pajak 11%." kata IM.

Dan untuk mendapat bantuan itu pihaknya harus membeli atau membayar fee kepada korlap H. Asr sampang melalui anak buahnya. Dan pembayaran fee tersebut disetor awal sebelum dana bantuan/proyek turun sebesar kurang lebih 20%

IM juga mengakui bahwa semua pekerjaan proyek dana hibah yang lima pokmas tersebut tidak menggunakan prasasti dengan alasan prasastinya ketinggalan di sampang belum di ambil. "tidak ada prasasti, ketinggalan di sampang" tuturnya saat diklarifikasi di kantor balai desa jarin.

Sekedar diketahui bahwa salah satu sumber adanya maslah proyek /pekerjaan fiktif dan tumpang tindih diberbagai wilayah yakni karena tidak adanya prasasti dan papan nama pekerjaan yang semestinya harus ada sebagai bukti keterbukaan informasi terhadap masyarakat umum. sehingga banyak yang diduga disatukan dengan anggaran dana desa.

Belum lagi dugaan adanya permainan fee proyek yang nominalnya begitu tinggi bahkan informasi yang berkembang angka tersebut mencapai hingga 35-40% Tentu ini jangan dibiarkan terus berlarut, BPKP dan Gubernur maupun Dinas terkait harus segera turun mengkroscek keberadaan bantuan dana hibah tersebut, terutama Tipikor Polda jatim.

Hingga berita ini diturunkan masih ada beberapa pihak terkait yang masih belum dikonfirmasi. (ma)

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment