UANG HARAM DI LINTAS SUMATERA

Penulis: Alfian Robitotul Firdaus
(Mahasiswa Institut agama islam Madura)

Sampai saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa rupiah tetap dan selalu menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan dan diharapkan oleh manusia terlebih di tanah air Indonesia. tak heran jika muncul istilah “time is money” (bahasa Ingris) dan “pesse tak congucoh” (bahasa Madura) dsb. Model cara mencarinya-pun juga beragam di Indonesia, dari penjual permen hingga bisnismen.

Akan tetapi yang patut dipertanyakan adalah haram halalnya rupiah yang didapat tersebut terutama bagi pemeluk agama islam. Apa yang membedakan antara uang haram dan uang halal?, secara bentuk, tentunya tidak ada yang membedakan antara keduanya, yang menjadi penentu haram atau halalnya rupiah itu adalah bagaimana cara mencari dan mendapatkannya. Jika rupiah itu dicari dan didapat dengan jalan yang benar atau cara yang baik maka bisa dikatakan bahwa rupiah itu halal, begitu juga sebaliknya jika rupiah tersebut dicari dan didapatkan melalui jalan yang salah atau cara yang buruk maka bisa dikatakan bahwa rupiah tersebut adalah Haram. Tentunya halal haramnya rupiah ini sangat berpengaruh bagi jiwa manusia. Sangatlah disayangkan jika kebanyakan manusia memilih untuk banting setir dan mencari jalan pintas untuk mencari rupiah.

Seperti halnya yang dilakukan oleh preman-preman jalanan di Sumatera yang meminta paksa sejumlah rupiah kepada setiap sopir truk yang melintas di daerahnya. Hal ini dikutip dari video yang diunggah oleh transmedia di youtube pada akhir bulan tahun 2017 lalu. Dalam video yang berdurasi kurang lebih 16menit tersebut dijelaskan bahwa peraturan presiden nomor 87 soal satuan tugas sapu bersih pungutan liar atau saber pungli, hanya efektif beberapa bulan sejak di bentuk 20 agustus tahun lalu. Setelah itu pungutan liar bereaksi kembali.

Di sepanjang jalan jalur Sumatera dari banda Aceh, Aceh, sampai pelabuhan Bakauheni provinsi Lampung dengan total panjang jalan 2508 KM, aksi perampokan dan pemalakan masih menjadi ancaman nyata yang harus dihadapi oleh sopir-sopir truk yang melintas di jalur tersebut. Dari bajing loncat hingga pungutan liar dilakukan oleh preman-preman jalanan kepada sopir truk guna mencari rupiah. Para sopir truk harus merelakan dan menabur naburkan uangnya demi keamanan kepada preman jalanan maupun oknum aparat keamanan berkisar antara Rp 700.000 hingga Rp 1000.000 dalam sekali jalan. Hal ini disampaikan oleh salah satu sopir truk yang berinisial J “dari awal sampe tujuan bisa habis tujuh ratus ribu sampe satu juta, semua global. Pengeluaran itu untuk pungli-pungli, dari anak-anak jalanan itu. Tujuh ratus ribu kalo dibuat untuk sekolah anak saya itu sudah sangat cukup”. Miris rasanya jika rupiah yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan atau kebutuhan keluarga dan hal-hal positif lainnya harus jatuh ditangan pemungut-pemungut liar dan preman-preman jalanan.

Selain masyarakat sekitar yang melakukan aksi tersebut diatas, juga terdapat beberapa oknum-oknum petugas keamanan yang seharusnya mengamankan justru juga bertindak sama layaknya seorang preman jalanan yang justru membuat resah. Seperti halnya preman jalanan, biaya yang dikeluarkan untuk alasan keamanan kepada oknum oknum tersebut juga terbilang sangat besar. Sebagai mana yang disampaikan oleh salah satu sopir truk yang mengatakan bahwa juga ada oknum petugas keamanan atau polisi yang memalak mereka, dan oknum tersebut menolak jika hanya di beri uang senilai Rp 20.000, hanya mau menerima jika ia diberi uang sebesar Rp50.000 hingga Rp 100.000.

Derita sopir truk tidak cukup sampai disitu saja, selain pemalakan dari oknum petugas keamanan dan preman jalanan, mereka harus menghadapi pemerasan dengan bentuk jasa pengawalan. Aksi kejahatan dalam modus jasa pengawalan ini dijalankan dengan memasang sebuah cap atau logo kelompok mereka dibadan truk. Truk yang sudah di cap atau di beri logo tersebut menandakan bahwa truk tersebut sudah dimiliki oleh kelompok tertentu. Akan tetapi sopir truk tidak cukup membayar di muka atau di awal pemasangan cap saja, namun mereka harus membayar di setiap pos-pos pengawalan. 

Setiap posnya sopir truk harus membayar sebesar Rp10.000(sepuluh ribu rupiah) dan Rp150 untuk pemasangan cap di badan truk. Jika sopir truk menolak untuk diberi cap maka ia akan di kejar dan di cegat oleh kelompok penjahat tersebut. Jadi mau atau tidak sopir harus memasang cap di truk mereka guna untuk alasan keamanan.
Se parah itukah negeriku saat ini, dimana letak dan gerak pancasila sila kelima?. Bisa dibayangkan jika seorang sopir harus membayar dua hingga sepuluh ribu kepada seorang preman di sepanjang jalan, lalu berapa yang harus di keluarkan dan dihamburkan oleh mereka di lintas Sumatera sepanjang 2508 kilometer?. Jika mereka harus membayar kepada satu oknum sebesar lima puluh ribu rupiah sampai seratus ribu rupiah  dalam sekali cegat, lalu berapa yang harus mereka keluarkan jika bertemu dengan beberapa oknum dalam sekali jalan?. 

Pemalakan dan pemerasan dalam bentuk apapun tidaklah sesuai dengan  pancasila dan Undang-undang dasar manapun, yang seharusnya dapat diminimalisir oleh pihak yang berwenang dan pihak yang berkewajiban. Dan hal tersebut besar kemungkinan terjadinya disebabkan oleh kelalaian seorang petugas keamanan dan juga bisa terjadi karena kurangnya lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah. Semoga hal yang seperti disebutkan diatas segera teratasi dengan kebijakan-kebijakan tertentu oleh pemerintah setempat demi kenyamanan masyarakat terutama masyarakat local di Indonesia. 

Sumber: youtube, https://m.youtube.com/watch?v=FooloBAsU6o.

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment