PESTA DEMOKRASI

Oleh: SAIB
Mahasiswa PBA Institut Agama Islam Negeri Madura

Tahun 2018-2019 sudah pasti menjadi sebuah momentum dan pesta demokrasi di tanah air ini, mulai dari dilaksanakannya pilkada ditahun 2018 hingga pilpres di tahun 2019. Pilkada di tahun ini sudah pasti sangat ramai karena dilakukan secara serentak dengan adanya 17 pilgub, 39 pilwali dan 115 pilbub. Pertarungan head-to-head antara jokowi danprabowo pada pilpres 2014 sagat penting terulang kembali di tahun 2019, juga pilgub di jawa timur akan kembali ramai dengan kembalinya persaigan atara Gus Ipul dan khofifah dalam mengusung persaingan pilgub episode ketiga.

Kegiatan kampanye dan mensosialisasikan diri sudah mulai di lakukan beberapa pecan menuju hari pilkada, mulai dari menjelajah tiap daerah, mendekati tokoh-tokoh agama dan bersosialisasi dengan para pedagang hingga buruh, beberapa hal ini sudah dilakukan oleh masing-masing pasagan diberbagai penjuru yang bersaing dikawasan berbeda-beda. Sepanduk berisi slogan, nama, dan foto calon berbagai ukuran, berjejer di pinggir jalan dan terbentang di udara, belum cukup dengan semua itu, stiker juga ditempelkan di beberapa angkot sebagai pertanda bahwa tahun ini padat sekali dengan pesta politik yang mendesak, yang kemudian kesinambungan ini di lanjutkan dengan adanya berita di halaman Koran dan televis, dan ujung dari segalanya akan di temukan pada pencoblosan pilkada serentak ini akan digelar pada tanggal  27 juni mendatang, atau setelah ramadhan.

Begitulah kiranya gambaran demokrasi di Indonesia ini, sebuah sistem yang di terapkan demi terpilihnya seorang pemimpin yang akan menjadi panutan bagi seluruh masyarakat, tentu dengan bukti telah dirancangnya bagi Indonesia yaitu demokrasi pancasila yang menjadi suatu system demokrasi yang dicita-citakan, di rencanakan dan di laksanakan oleh para pendiri dan pemimpin bangsa. Yah, demokrasi yang di anut di Indonesia ialah demokrasi pancasila yang sekaligus menjadi asas Negara dan tidak dapat di sangka bahwa pokok-pokok demokrasi telah tersirat di UUD 1945 di antaranya ialah Indonesia adalah Negara  yang  berdasarkan hokum dan tidak berdasarkan kekuasaan.

Dengan adanya  sistem demokrasi di atas akhirnya dari waktu kewaktu mulai berdirilah beranekaragam parpol yang memiliki visi dan misi tersendiri dalam memajukan Negara, sehingga dengan background  persaingan ini mulai muncul bermacam-macam konflik di tanah air khususnya ketika hamper menghadapi pilgub dibulan juni mendatang. Walau sejatinya dan secara kasat mata tak ada hubungan sama sekali dengan demokrasi dan politik tetapi tidak dapat di pungkiri bahwa dibalik konflik itu terdapat tujuan ambisi masing-masing, salah satu masalah yang tidak kunjung usai adalah keberadaan korupsi yang dilaksanakan oleh orang-orang yang di amanahi namun tidak di tunaikan, perlakuan tangan-tangan kotor mengambil ghoirulhaqqih (bukanhaknya), seperti jabatan, uang banyak dan lainya hingga mereka terkena OTT  ( oprasi tangkap tangan ) oleh KPK ( komisi pemberantas korupsi ) mereka bukan tokoh rakyat kecil melainkan tokoh rakyat besar yang sudah dilimpahi dengan gelimangan uang.

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment