Warga Tolak Pembangunan RS Kusuma Hospital, Berikut Kronologisnya.

Jatimaktual.com, Pamekasan,- Sejumlah Warga yang berdomisili di Jalan Bonorogo mendatangi Markas Kepolisian Resor Pamekasan Guna Melaporkan terkait Penolakan Pembangunan RS KUSUMA HOSPITAL dan dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Dokumen Perijinan RS KUSUMA HOSPITAL. sedikitnya ada empat orang yang dilaporkan yakni, Penanggung Jawab/Pemrakarsa Rumah Sakit KUSUMA HOSPITAL, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pamekasan, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.

Abd Razak salah satu warga yang melaporkan terkait beberapa rentetan persoalan mulai dari awal pembangunan hingga saat ini, Menunjukkan kronologis yang telah dicantumkan dalam lembar surat pengaduan, yang isinya Bahwa pada bulan September 2016, pihak rumah sakit telah memulai pembangunan gedung Rumah Sakit KUSUMA HOSPITAL yang terletak di jalan Bonorogo Pamekasan. Proses pembangunan gedung Rumah Sakit KUSUMA HOSPITAL tidak pernah dibicarakan, didahului dengan adanya pemberitahuan, dan atau permintaan persetujuan  kepada para pelapor selaku orang-orang yang berdomisili di dekat lokasi pembangunan gedung rumah sakit dimaksud. Pembangunan gedung tersebut terus berlangsung hingga mencapai tahap 90%. Sehubungan dengan tidak adanya i'tikad baik dari manajemen Rumah Sakit KUSUMA HOSPITAL sampai pada bulan Januari 2018, maka pada tanggal 07 Februari 2018, Warga melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Pamekasan dengan dihadiri pihak manajmen Rumah Sakit Kusuma Hospital, BAPPEDA Kabupaten Pamekasan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan,  Dinas Perijinan dan Pelaynan terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan, dari audiensi tersebut, warga mengetahui dari penjelasan pihak manajemen  Rumah Sakit KUSUMA HOSPITAL bahwa pihak KUSUMA HOSPITAL telah memiliki ijin yang lengkap yaitu :

a) Ijin Prinsip

b) Ijin Lingkungan

c) Ijin Mendirikan Rumah Sakit; dan

d) Ijin Mendirikan Bangunan.

Oleh karena itu warga melakukan investigasi, dan didapatkan fakta-fakta antara lain. Lampiran Persetujuan Warga Sekitar terkait dengan Ijin Gangguan terdapat sejumlah kejanggalan, yaitu Dari 20 (dua puluh) orang yang dimintai tanda tangan persetujuan, semuanya hanya terdiri dari 10 (sepuluh) rumah. Kedua puluh orang adalah suami isteri. Padal ketentuannya, minimal ada 50 (lima puluh) rumah. hanya empat orang. Dari 20 (dua puluh) orang yang dimintai tanda tangan persetujuan, hanya 4 (empat) orang yang merupakan tetangga RS KUSUMA HOSPITAL. Selebihnya adalah warga yang tempat tinggalnya jauh, bahwa  berada di luar wilayah kelurahan Lawangan Daya, yaitu HENDRO EKO WAHYUDI, alamat Jl. Jembatan Baru VII/6 RT 002 RW 006 Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. NUNG LIAN GIOK, warga Jl. Kamboja RT 002 RW 003 Kelurahan Barurambat Kota Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. DHARMA SUSENO, warga Jl. Kamboja RT 002 RW 003 Kelurahan Barurambat Kota Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. NURUL HIDAYAH, warga Dusun Karang Panasan desa Ponteh kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Hal ini  bertentangan  dengan ketentuan pasal 5 ayat 3 Hinder Ordonantie (Undang-undang Gangguan) Staatsblad 1992 nomor 226  yang  dinyatakan sebagai berikut :

“Berhubung dengan sangat pada semua penduduk bertempat tinggal yang mempunyai bangunan  dan/atau tanah dalam lingkungan jarak 200 (dua ratus) meter, dari tempat, dimana akan didirikan usaha perusahaan tersebut di atas untuk mengajukan pendapatnya setuju(tidak keberatan atau tidak setuju (keberatan) terhadap kehendak untuk mendirikan tempat usaha/perusahaan tersebut.”

Dari sejumlah KTP yang dilampirkan, dua orang pemilik KTP terlampir, yaitu MOHAMMAD BIL FAQIH dan isterinya, FADIYAH,  keduanya warga jalan Bonorogo,  meyakini tidak pernah menandatangani persetujuan apapun terkait dengan rencana pembangunan RS KUSUMA HOSPITAL. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya tanda tangan yang seacara kasat mata berbeda antara yang ada di KTP dengan yang ada di lembar persetujuan.

Berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut di atas, terlihat bahwa secara sengaja pihak rumah sakit telah melakukan tindak pidana berupa pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP. “(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” “(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Permohonan Ijin Gangguan  yang diajukan oleh Pihak RS, secara normatif  tidak memenuhi syarat. Namun tetap diproses dan direkomendasi oleh TERLAPOR hingga terbit Surat Ijin Gangguan  Nomor : 503/I.Lingk/10/432.412/2016 pada tanggal30 September 2016. sebagai penyelenggara negara, TERLAPOR DUA terikat pada azas-azas penyelenggaraan negara yaitu  sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan negara dibangun dengan berlandaskan pada :

a) Asas kepastian hukum adalah dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. b) Asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. c) Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.


Mengacu pada azas di atas,  TERLAPOR DUA telah mengabaikan azas-azas penyelenggaraan negara yaitu : a) Azas kepastian hukum yaitu TERLAPOR DUA secara sengaja mengabaikan kepastian hukum yaitu : (i) Merekomendasikan sesutu yang secara normatif tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan terbitnya ijin gangguan. (ii) Tidak melakukan validasi faktual untuk memastikan bahwa seluruh data yang diajukan oleh Pemrakarsa atau TERLAPOR DUA sudah valid, dan tidak ada lagi meragukan di dalamnya. Padahal, secara kasat mata, tanda tangan  PELAPOR yang ada di KTP dengan tanda tangan yang ada di form  persetujuan ijin gangguan jelas-jelas beda. b) Azas tertib penyelenggara yaitu TERLAPOR DUA secara sengaja tidak melakukan cross check  untuk memastikan bahwa yang diajukan oleh pemrakarsa dan dukungan dari masyarakat adalah benar. c)Azas kepentingan kepentingan umum yaitu TERLAPOR DUA secara sengaja mengabaikan kepentingan masyarakat dengan tidak melakukan usaha pengecekan kembali dimana ada sebuah proses yang wajib melibatkan masyarakat. 

Dengan uraian dan fakta-fakta di atas,  TERLAPOR DUA telah melanggar pasal 463 KUHP yang  menyatakan : “Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau oranglain dengan melawan hak, memaksa seorang dengan sewenang - wenang memakai kekuasaannya, supaya memberikan sesuatu, melakukan sesuatu pembayaran, memotong sebagian dalam melakukan pembayaran, atau mengerjakan sesuatu apa, dihukum penjara selama - lamanya enam tahun”.

Sebelumnya. Pada tanggal 1 Mei 2016, TERLAPOR SATU mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan melampirkan form persetujuan yang sudah ditandatangi warga sekitar sebagaimana yang digunakan pada pemohonan Ijin Gangguan tersebut di atas. atas permohonan tersebut, meskipun secara normatif permohonan tersebut tidak memenuhi syarat untuk direkomendasi,  Tim Teknis – Ijin Mendirikan Bangunan, dalam hal ini Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pamekasan tetap memproses permohonan tersebut. sebagaimana TERLAPOR DUA, seharusnya Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pamekasan, atau TERLAPOR TIGA, menolak merekomendasi permohonan IMB yang diajukan oleh TERLAPOR SATU. TERLAPOR DUA, TERLAPOR TIGA telah mengabikan azas-azas penyelenggaraan negara yaitu :

a) Azas kepastian hukum yaitu TERLAPOR TIGA secara sengaja mengabaikan kepastian hukum yaitu : merekomendasikan sesutu yang secara normatif tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan terbitnya ijin gangguan. b) Azas tertib penyelenggara yaitu TERLAPOR TIGA secara sengaja tidak melakukan cross check  untuk memastikan bahwa yang diajukan oleh pemrakarsa dan dukungan dari masyarakat adalah benar. c) Azas kepentingan kepentingan umum yaitu TERLAPOR TIGA secara sengaja mengabaikan kepentingan masyarakat dengan tidak melakukan usaha pengecekan kembali dimana ada sebuah proses yang wajib melibatkan masyarakat. 

TERLAPOR DUA, berdasarkan fakta-fakta dan uraian di atas,  TERLAPOR TIGA diduga telah melanggar pasal 463 KUHP yang  menyatakan : “Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau oranglain dengan melawan hak, memaksa seorang dengan sewenang - wenang memakai kekuasaannya, supaya memberikan sesuatu, melakukan sesuatu pembayaran, memotong sebagian dalam melakukan pembayaran, atau mengerjakan sesuatu apa, dihukum penjara selama - lamanya enam tahun”.

Sebelum Ijin Gangguan tersebut terbit, TERLAPOR mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Rumah Sakit kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 1 Agustus 2016. dalam surat permohonan Ijin Mendirikan Rumah Sakit tersebut, TERLAPOR menyatakan melampirkan Ijin Gangguan dan Ijin Lingkungan. berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut di atas, surat permohonan Ijin Mendirikan Rumah Sakit  yang diajukan TERLAPOR  secara normatif tidak bisa direkomendasi untuk diterbitkan Ijin Mendirikan karena belum memiliki Ijin Gangguan. meskipun TERLAPOR secara normatif tidak menenuhi syarat, ternyata TERLAPOR EMPAT, dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan,  menerbitkan rekomendasi Ijin Mendirikan Rumah Sakit. sebagaimana TERLAPOR DUA, TERLAPOR EMPAT telah mengabaikan azas-azas penyelenggaraan negara yaitu : d) Azas kepastian hukum yaitu TERLAPOR EMPAT secara sengaja mengabaikan kepastian hukum yaitu : merekomendasikan sesutu yang secara normatif tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan terbitnya ijin gangguan. e) Azas tertib penyelenggara yaitu TERLAPOR EMPAT secara sengaja tidak melakukan cross check  untuk memastikan bahwa yang diajukan oleh pemrakarsa dan dukungan dari masyarakat adalah benar. f) Azas kepentingan kepentingan umum yaitu TERLAPOR EMPAT secara sengaja mengabaikan kepentingan masyarakat dengan tidak melakukan usaha pengecekan kembali dimana ada sebuah proses yang wajib melibatkan masyarakat. Juga TERLAPOR EMPAT, berdasarkan fakta-fakta dan uraian di atas,  TERLAPOR EMPAT telah melanggar pasal 463 KUHP yang  menyatakan : “Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau oranglain dengan melawan hak, memaksa seorang dengan sewenang - wenang memakai kekuasaannya, supaya memberikan sesuatu, melakukan sesuatu pembayaran, memotong sebagian dalam melakukan pembayaran, atau mengerjakan sesuatu apa, dihukum penjara selama - lamanya enam tahun”.

Pada bulan Juli 2016, TERLAPOR SATU telah menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Dokumen Upaya  Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)  dan diajukan kepada TERLAPOR DUA. dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), TERLAPOR SATU memberikan sejumlah  keterangan palsu di dalamya, yaitu : a) Pada halaman II-11 dinyatakan bahwa Rumah Sakit KUSUMA HOSPITAL telah memiliki  RTH (Ruang Terbuka Hijau) sebanyak 20% dari total luas lahan. Keterangan ini adalah palsu karena sampai saat ini,  Rumah Sakit KSUMA HOSPITAL tidak memiliki RTH sebagaimana dimaksud. b) Pada halaman II – 81 dinyatakan bahwa kegiatan pembangunan rumah sakit KUSUMA HOSPITAL telah disosialisasikan dan mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Keterangan ini palsu dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dimana manajemen RS KUSUMA HOSPITAL tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan masyarakat belum pernah memberikan persetujuannya. bagian dari pertanggung jawaban Pemrakarsa, Dokumen UKL/UPL harus mnyajikan informasi yang benar. Karena itu, PIHAK KETIGA sebagai TERLAPOR LIMA harus menyajikan informasi yang benar, sesuai dengan stadart kode etik konsultan lingkungan. Karena itu setiap penyajian informasi yang tidak benar,  adalah sebuah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

“Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasa 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

"kami mohon agar Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk memanggil dan memeriksa 4 orang tersebut" tegas Razak yang didampingi sejumlah warga.

Hingga berita ini diturunkan pihak pelapor masih menunggu tindak lanjut dari aparat kepolisian. (ma)

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment