Ketua Panwaslu Surabaya: Melanggar Indisipliner, Persoalan Novli Kewenangan Bawaslu Jatim

Jatimaktual.com, Surabaya-Ketua Panwaslu Kota Surabaya, Hadi Margo Sambodo menyayangkan tindakan Novli Thyssen yang terburu-buru menyatakan statemen ke media bahwa kunjungan Cagub nomor urut 1 tersebut diduga melanggar kampanye.

Seharusnya, kata Hadi Margo, dilakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui hal itu pelanggaran atau bukan sebelum konferensi pers dimedia.

"Sebelum mengeluarkan peryataan pada media, harusnya ditelusuri dulu, dikumpulkan bukti-bukti, keterangan dan diplenokan," katanya saat konferensi pers di Kantor Panwaslu Surabaya, Jl. Arif Rahman Hakim 131-133. Senin (05/03/2018).

Setelah dikaji dengan komisioner lainnya, Hadi menilai acara yang dihadiri Cagub Khofifah itu tidak cukup bukti dikatakan pelanggaran.

"Unsur pelanggaran kampanye tidak terpenuhi, karena kita tidak menemukan Alat Peraga Kampanye (APK), penyebaran stiker ataupun pemaparan visi misi Cagub, isi acara tersebut hanya diskusi mengenai kekerasan anak," ujarnya.

Sejauh ini tindakan Novli Thyssen, lanjut Hadi, sudah masuk ranah pelanggaran indisipliner. Pasalnya menyatakan statemen tidak berkoordinasi dengan komisioner Panwaslu Surabaya.

"Panwaslu Kota Surabaya tidak bisa memastikan sanksi apa yang akan dijatuhkan ke Novli, itu wewenang Bawaslu Provinsi Jatim, hari ini kita sudah melayangkan surat berita acara konferensi Pers terkait persoalan ini ke Bawaslu Jatim," imbuhnya.

Diketahui sebelumnya, Komisioner Panwaslu Kota Surabaya Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Novli Thyssen pada Rabu (28/02/2018) lalu mengatakan bahwa, Khofifah diduga melakukan tindak pidana pemilihan karena didapati melakukan kegiatan kampanye pertemuan terbatas didalam gedung gereja dengan para pengurus gereja Mawar Sharon.

Novli mengatakan, bahwa terkait paslon nomor 1, Khofifah dalam pertemuan terbatas dengan pengurus gereja di Mawar Sharon pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018, yang disampaikan dimedia bahwa kegiatan tersebut berpotensi pelanggaran pidana pemilihan dalam bentuk kampanye.

"Dugaan sementara berdasarkan UU no.10 tahun 2016 dan PKPU 4 tahun 2017. Definisi kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program dan atau informasi lainnya yang bertujuan memperkenalkan atau menyakinkan pemilih. Pasal 69 huruf i, bahwa kampanye dilarang ditempat ibadah," katanya.

Tak pelak Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Sukomanunggal, Robert Simangunsong membantah keterangan Novli Thyssen yang menyebut bahwa Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Khofifah Indar Parawansa telah melakukan pelanggaran kampanye saat mengunjungi Gereja Mawar Sharon pada Rabu 28 Februari 2018 lalu.

Robert mengaku kaget saat Komisinoner Panwaslu Novli Thyssen yang datang terlambat dilokasi tiba-tiba memanggil wartawan untuk konferensi pers dan menyatakan bahwa Cagub Khofifah diduga melakukan pelanggaran kampanye.

"Saya anggota Panwascam yang ada di lokasi tidak diajak koordinasi. Saya juga bingung mau bagaimana," tandasnya. (ATH)

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment