Khoyrul Umam Syarif: Menerka arah pendidikan Indonesia di tahun 2025

Mahasiswa Pasca Serjana Universitas Islam Malang (UNISMA)

Jatimaktual.com - Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi berimplikasi pada penyempitan zona gerak masyarakat dan membentuk suatu masyarakat global (a global village) yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, persaingan antar bangsa semakin ketat sehingga munculah tatanan dunia baru yang mengharuskan masyarakat untuk berperan penting  dalam tata kelola perwujudan pendidikan yang berkelanjutan.

Indonesia mengalami masa reformasi di penghujung abad ke-20 oleh karena itu  lahirlah tatanan dunia baru dalam pendidikan, struktur politik, social dan ekonomi bangsa. pengakuan terhadap proses demokratisasi ini berada di salah satu level pertama terbesar se-dunia dalam proses percepatannya, pengelolaan pendidikan yang bermutu, efektif, efesien,  dan transparan merupakan jaminan bangsa yang akuntable, sehingga uluran tangan dari semua pihak menjadi penunjang utama dalam peningkatan mutu pendidikan, tidak hanya kebijakan dari pemerintah saja yang menjadi penopang suksesi pendidikan nasional seperti halnya yang selama ini berjalan, melainkan dukungan dan aspirasi masyarakat. 

Sehubungan dengan hal itu, peningkatan mutu pendidikan Indonesia merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka persaingan global yang lebih berkualitas, ada dua demensi pendidikan yang telah terbangun di Indonesia, pertama, cendrung lebih pada pendekatan teknis, semisal perubahan kurikulum, mulai dari (kurikulum berbasis kompetensi)KBK, (kurikulum tingkat satuan pendidikan)KTSP, (kurikum 2013)K13. Yang kedua, demensi nonteknis, titik tekannya pada polarisasi jaminan pendidikan mulai dari masyarakat pedesaan hingga masyarakat perkotaan agar pemerataan pendidikan terpenuhi secara maksimal untuk terciptanya pendidikan yang berkeadilan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode 2005-2025, di tegaskan visi pembangunan nasional , adalah “mewujudkan manusia dan masyarakat mandiri, maju, adil dan makmur.”  Bangsa yang mandiri dapat di pastikan dengan meningkatnya kualitas hidup dan kehidupannya bisa sepadan dengan bangsa-bangsa lain dengan mengupayakan kapasitas kekuatannya secara mandiri. Bangsa yang maju ialah mereka yang kualitas manusianya dapat menciptakan masyarakat yang berkeadilan, dan makmur dan terukur dari langkah sistemik yang di ambil baik dalam kebijakan ekomomi yang bersaskan kerakyatan, social, politik, dan hukum.

Dalam presentasi deputi pendidikan dan agama Bappenans (2009) perencanaan pembangunan nasional jangka panjang, 2005-2025, pada rembug nasional kemendiknas tahun 2009 di sampaikan, tahapan pembangunan nasional tahun 2010-2014 telah memantapkan kembali penataan NKRI sebagai kelanjutan kebijakan kedaulatan NKRI  yang dilakukan pada periode sebelumnya. 

Dalam kerangka itu, penigkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas kebijakan nsional yang secara umum dimaksudkan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang berkarakter dan kepribadian Indonesia serta memiliki kemampuan menguasai cabang-cabang ilmu pengetahuan, tekhnologi, dan seni untuk memperkuat daya saing perekonomian. Arah kebijakan nasional harus lebih berpihak pada pembangunan pendidikan nasional.

Pendidikan bangsa ini di jamin dalam undang-undang dasar (UUD)1945 alenia k 4, yaitu “… membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social…” tujuan yang sangat mendasar dapat di manifestasikan dalam tiga fungsi system pendidikan nasional. 

Berdasarkan fungsinya, UUSPN No.20/3003 secara implisit dapat di kelompokkan menjadi 3 komponen, yaitu (1) mencerdaskan kehidupan bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai moral, karakter, dan kepribadian masyarakat Indonesia, (2) menyiapakan lulusan pendidikan sebagai tenaga terdidik produktif baik sbagai pekerja maupun sebagai pengusaha mandiri yang kreatif  untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan (3) membentuk manusia Indonesia yang mampu menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian bangsa dalam persaingan dunia.

Pembangunan pendidikan Indonesia kedepan adalah mewujudkan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan. Jika belajar dari Negara maju, keadilan dalam pemerataan pendidikan hanya dapat terwujud oleh kebijakan pendidikan yang bebas biaya (free & compulsory education). Tantangannya adalah sinergitas kekuatan untuk pembangunan pendidikan yang berkeadilan, sehingga politisasi pendidikan tidak ada ruang lagi untuk di polarisasi. 

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment