Bupati Pamekasan Langgar UU Dalam Keluarkan Perbub No 7 Tahun 2018. Penasehat NGO LAREM Angkat Bicara


JATIMAKTUAL, PAMEKASAN,- Dengan dikeluarkannya Perbub No. 7 tahun 2018 oleh Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menuai kecaman dari Penasehat NGO Larem, Selasa (06/022018).

"Saya kaget sebagai warga Pamekasan terkait dengan dikeluarkannya Perbub Nomor 7 2018 terkait dengan tempat karaoke atau tempat-tempat yang terindikasi akan terjadinya perbuatan mesum. Kedua, karena saya itu praktisi hukum atau lebih tepatnya sebagai pengacara/lowyers saya mengira dan saya berpendapat secara hukum bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati Pamekasan terkait dengan Perbub nomor 7 tahun 2018 itu, sangat berpotensi menyalahi Undang-Undang, sehingga kalok berpotensi menyalahi Undang-Undang itu dikatakan perbuatan melawan hukum, kenapa dikatakan perbuatan melawan hukum, karena sudah jelas, bahwa tempat karaoke itu adalah tidak boleh. Karena disitu berpotensi terjadinya tindak pidana asusila, kalok semisalnya dikeluarkan Perbub, berarti seakan-akan itu legal, kalok ada perbub berarti dilegalkan," ucap Advokasi Marsuto Alfianto, SH. MH, di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan kepada awak media.

Dirinya menjelaskan, bahwa semua perbuatan yang mengakibatkan tindak pidana asusila sudah salah.

"Perkara itu harus ada CCTV, tidak ada CCTV, kacanya harus terang dan lain-lain, itu tidak soal menurut saya, perbuatan terkait masalah yang mengakibatkan tindak pidana asusila itu sudah salah," terangnya.

Serta pihaknya mengatakan, bahwa pihaknya sudah banyak mengantongi data terkait berbagai macam izin, apalagi hanya tempat-tempat karaoke.

"Saya punya data yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pamekasan, bahwa di antaranya kalau nggak salah 7/8 dari tempat karaoke itu adalah semuanya tidak berizin secara penuh. Semuanya tidak ada satupun tempat karaoke di Kabupaten Pamekasan Itu yang berizin secara penuh, artinya apa, bahwa tempat-tempat karaoke secara hukum sudah tidak legal, kebanyakan izin yang tidak bisa dimiliki mereka itu adalah izin lingkungan, yang disitu harus ditandatangani oleh masyarakat yang tinggal disekitar tempat karaoke itu, dan itu tidak dipenuhi oleh pengusaha-pengusaha karaoke itu," jelasnya.

Pihaknya juga menyalahkan kebijakan Bupati Pamekasan yang seakan sudah melegalkan tempat-tempat huburan.

"Kalau misalnya sudah ada Perbub, berarti sudah dilegalkan oleh Bupati, berarti yang bermasalah sekarang bukan masalah yang mempunyai atau pengusaha tempat karaoke itu, berarti Bupati sendiri yang menyalahi aturan," pengkasnya. 

"Dalam waktu dekat ini somasi saya kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan, wabil khusus kepada Bupati Pamekasan, ini bentuk somasi warga Pamekasan untuk cepat menganulir Perbub nomor 7 2018 itu. Yang kedua, misalnya dalam waktu 7 hari 24 jam Perbub itu tidak ditarik lagi, saya selaku warga Pamekasan dan LSM yang lain akan melakuka gugatan ke Pengadilan Negeri Pamekasan terkait dengan perbuatan melawan hukum," tegasnya.

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment