13 PK Partai Golkar Pamekasan Layangkan Pernyataan Mosi Tidak Percaya Terhadap Pimpinan DPD.

Jatimaktual.com, Pamekasan,- Jelang Pilkada Pamekasan 2018 rupanya polemik di internal salah satu partai hingga saat ini terus bergulir, seperti halnya yang terjadi di DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Pamekasan, pasalnya hampir seluruh Pimpinan Kecamatan Partai Golkar di kabupaten pamekasan menandatangani berkas "Pernyataan Mosi Tidak Percaya" yang di layangkan kepada ketua DPD partai Golkar Provinsi Jawa Timur beberapa waktu lalu. 

Pernyataan mosi tidak percaya itu dibuat karena beberapa faktor sebagaimana yang tertuang dalam berkas pernyataan, antara lain: 

1). Tidak melaksanakan amanah MUSDALUB DPD partai Golkar Kabupaten Pamekasan tahun 2017, yaitu tidak melaksanakan konsolidasi organisasi (MUSCAM, MUSDES/MUSLUR), sehingga pada waktu verifikasi parpol masih menggunakan SK pimpinan Kecamatan Periode 2009-2014/Perpanjangan.(Bukti Terlampir).

2). Konsolidasi/Koordinasi DPD partai Golkar Pamekasan dalam menyukseskan calon kepala daerah yang diusung pada pilbup pamekasan dan pilgub jawa timur tahun 2018 tidak terlaksana dengan baik, bahkan pimpinan kecamatan dan struktur partai Golkar tidak dilibatkan secara maksimal dalam pemenangan pilbup pamekasan dan pilgub jawa timur tahun 2018. 

3). Dalam persiapan verifikasi parpol, proses penerbitan KTA partai golkar tidak dilakukan dengan proses yang benar, yang mana tanda tangan dalam format permohonan pengajuan KTA dipalsukan oleh DPD partai Golkar Pamekasan. Kami pimpinan kecamatan hanya diminta foto KTP yang katanya akan dikembalikan bersama format yang telah disiapkan oleh DPD partai Golkar untuk ditanda tangani oleh pemohon KTA, namun ternyata tanda tangan pemohon KTA Dipalsu oleh DPD partai Golkar Pamekasan.

4). Adanya indikasi penyalahgunaan dana Banpol tahun 2017 yaitu SPJ yang dibuat oleh DPD partai Golkar pamekasan terjadi mark up anggaran dan kegiatan - kegiatan fiktif serta pemalsuan tanda tangan daftar hadir. (Terkait SPJ ini telah menjadi temuan PK dan menjadi kasak kusuk di internal DPD partai Golkar Pamekasan, sehingga DPD partai Golkar Pamekasan menarik SPJ tersebut dan menggati dengan SPJ baru). (Bukti Terlampir).

5). Baru kami ketahui bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2017, 10 Pimpinan Kecamatan se kabupaten Pamekasan mengajukan permohonan MUSDALUB sehingga ketua DPD partai Golkar pada saat itu Sdr Moh. Syamsul Arifin, S.Sos. diberi sanksi dan diberhentikan oleh DPP partai Golkar, dan dilaksanakan MUSDALUB pada tanggal 13 April 2017 yang menghasilkan kepengurusan DPD partai Golkar saat ini. Perlu kami tegaskan bahwa kami pimpinan kecamatan tidak pernah mengajukan surat tersebut dan baru kami ketahui bahwa tanda tangan kami dalam surat permohonan musdalub tersebut sebagian besar ternyata dipalsukan. (Bukti Terlampir). 

Selama aduan kami diatas masih dalam proses dan belum mendapat tanggapan atau belum ada keputusan dari DPP partai Golkar atau DPD partai Golkar propinsi jawa timur, kami harap supaya DPP partai Golkar atau DPD propinsi jawa timur memerintahkan kepada DPD partai Golkar Kabupaten Pamekasan untuk tidak mengambil kebijakan/keputusan yang bersifat strategis. 

Sunarto Selaku Pimpinan Partai Golkar Kecamatan Galis membenarkan adanya surat pernyataan Mosi Tidak percaya tersebut bahkan menurutnya apabila dalam waktu yang sudah ditentukan tidak ada tindak lanjut maka akan dilakukan penyegelan kantor DPD partai Golkar Pamekasan. 

Ketua DPD Partai Golkar Pamekasan menyatakan bahwa DPD partai Golkar Pamekasan sudah merespon baik adanya keluhan terkait beberapa persoalan tersebut. 

"Semua itu ada tim untuk menangani persoalan-persoalan itu, sudah ada tindak lanjut. Hari kamis kemarin ada rapat harian. Dan dibentuk tim investigasi untuk menyelesaikan persoalan yang di ajukan. apakah persoalan itu benar." ungkap Wawan saat dikonfirmasi via telpon selulernya.

Bahkan saat ditanya terkait tanda tangan yang diduga dipalsukan pihaknya juga sudah mengkaitkan semuanya. "itu akan di varifikasi juga. Siapa yang tanda tangan. itukan semuanya muncul dari kecamatan. Jadi semuanya akan terverifikasi semua nanti. Dan siapa yang melakukan atau siapa aktornya kan nanti akan ketahuan. Kalau memang bertanggung jawab Pimpinan kecamatan. Itu akan dikalarifikasi, dan akan memberikan klarifikasi apakah betul. 

Sementara kan sudah ada tim yang berjalan nanti akan memverifikasi apakah betul atau hanya sepihak karena juga ada teman-teman yang tidak tau terkait ini katanya ikut tanda tangan. 

Di DPD Golkar sudah dibentuk tim investigasi untuk menyelesaikan persoalan. Apakah itu terjadi pelanggaran organisasi? karena ini menyangkut organisasi. ada aturannya. Kalau memang betul Yang salah nanti ada punishment atau sanksi."

Menurutnya pelapor atau yang mengajukan juga harus bertanggung jawab . 

"Sampai saat ini masih belum selesai laporan dari tim investigasi. Nanti akan dilaporkan." terangnya. (ma)

Doc. Foto berkas surat pernyataan 





Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment