Tiga Perusahaan Pembiayaan Nasional Lakukan MoU dengan Kantor Hukum ALFIAN dan Partners -->
Cari Berita

Tiga Perusahaan Pembiayaan Nasional Lakukan MoU dengan Kantor Hukum ALFIAN dan Partners

Saturday, January 20, 2018

JATIMAKTUAL, PAMEKASAN,- Perusahaan Pembiayaan atau biasa disebut masyarakat Umum Leasing, telah memperagakan permasalahan yang timbul secara Hukum merapatkan barisan kepada Kantor Hukum dan Advokat "Alfian dan Partners" yang beralamat kantor di Gedung Islamic Centre Pameksan.


Dalam Release baru-baru ini 3 Leasing terbesar di Indonesia yakni PT. Adira Multi Finance, PT. Oto Summit Internasional telah menandatangani Memory of Understanding (MoU) dengan Advokat asli desa Tagangser Laok ini.


Marsuto Alfianto, SH, sebagai Managing Partners mengungkapkan, dirinya dipercaya oleh Perusahaan Multi Nasional,yang merupakan suatu kepercayannya yang luar biasa.


Tentunya menurut Pria kelahiran Sampang ini agar bisa menjadi penengah permasalahan-permasalahan yang timbul akibat dari kesepakatan antara Pihak Debitur, yakni Masyarakat pemohon kredit dengan pihak kreditur atau Leasing selama ini sering terjadi permasalahan.


"Sering terjadinya Miskomunikasi antara Debitur dengan Kreditur ini menjadi sumber permasalahan. Misalnya pembayaran tunggak dan lain-lain," ungkapnya.


Untuk itu, jelas Alumnus Pendidikan Profesi Universitas Air Langga (Unair) perlu adanya edukasi kepada Masyarakat, utamanya terkait dengan UU Fidusia sebagaimana termaktub dalam UU NO 42 Tahun 1999. 


"Nah, undang-undang ini harus difahami betul baik oleh Debitur maupun Kreditur. Selama ini banyak Debitur beranggapan setelah dia meneken suatu Akta dia lupa akan kewajibannya yaitu melakukan angsuran secara Periodik sesuai dengan akta tadi. Makanya di Akte tadi itu yang dimaksud dengan Akta Fiduasia atau Sertifikat Fidusis yang dikeluarkan oleh Notaris setempat," tambahnya.


"Jika Debitur tidak kuat atau tidak mampu untuk bayar misalnya tiap bulannya maka Debitur harus memberitahukan kepada Kreditur atau leasing dan mengembalikan untuk sementara waktu unit atau jaminan fidusia tersebut hingga nunggu mempunyai uang atau angsurannya, jadi jangan nunggu diamankan oleh pihak leasing," tegasnya.

Selama ini yang terjdi adalah, banyak Debitur nakal yang mengalihkan barang jaminan Fidusia itu tanpa memberitahukan kepada pihak Kreditur, bahkan ada yang menggadaikan atau bahkan menjualnya. "Itu jelas Pidana berdasarkan UU Fidusia Pasal 36 dan pelakunya yakni Debitur bisa dihukum penjara," tegas ketua Pembina LBH PAM Nusantara ini.

Nah bagaimana dengan Leasing atau Kreditur? "Kreditur yakni Leasing ketika debitur sudah menunggak pembayaran maka wajib memberitahukan kepada Debitur atas keterlambatan pembayaran berupa Somasi I dan Somasi II termasuk Somasi terakhir atau SOMASI III," tutur Alfian, sapaan akrabnya.


Jika Somasi I,II, dan III sudah dilakukan, maka debitur berhak melakukan Pengamanan Jaminan Fidusia atau Unit tersebut. "Jadi yang benar itu barang diamankan bukan ditarik. Cuma bahasa di mayarakat sudah salah kaprah bahwa unit ditarik padahal yang benar adalah diamankan oleh Kreditur sebagai aset Kreditur".

Lalu bagaimana dengan proses pengamanan unit?. Pengamanan unit bisa dilakukan dengan beberapa cara. "Satu, dengan cara menggunakan pihak yang berwajib, yakni kepolisian yang sudah diatur dalam PERKAP (Peraturan Kapolri )" No 8 tahun 2011, disitu jelas diatur bahwa Debitur berhak meminta Aparat Kepolisian RI untuk pengamanan unit agar tidak terjadi permasalahan atau cress dengan Debitur atau masyarakat. Seperti yang kapan hari terjadi di Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh PT. FIF dengan meminta bantuan kepada Polres Sumenep. Itu sah dan legal".


Pengamana model kedua yaitu Leasing bekerja sama dengan pihak ketiga yakni PT untuk meminta kepada Debitur atau Nasabah mengembalikan barang sebagai jaminan Fidusia tersebut dan diarahkan ke kantor Pembiayaan untuk melunasi tunggakan dan lain lain. "Itu juga sah" tegasnya. (Reales)