PENTINGNYA PEREMPUAN DALAM PARLEMEN DAN POLITIK

Penulis. Handri Oktapiani

Jatimaktual.com, Artikel,- Minimnya jumlah keterwakilan perempuan dalam politik menjadi pembahasan yang sangat menarik. Sejak semula kaum perempuan selalu terdiskriminasi baik dalam bidang sosial, agama, budaya maupun politik. Oleh karena itu kaum perempuan selalu terpinggirkan di berbagai bidang terutama bidang politik, perjuangan kaum perempuan untuk mensejajarkan kedudukannya dengan kaum laki-laki di dunia politik ternyata harus melalui perjuangan yang cukup panjang,terutama  banyaknya negara yang memberikan kuota 30% bahkan kurang dari itu, terhadap perempuan di kursi parlemen, membuat posisi perempuat dan laki-laki sulit untuk di sejajarkan.Perempuan hanya dijadikan pelengkap penderita tanpa diberi bekal cukup untuk  siap menjadi wakil-wakil rakyat di parlemen. Hal ini menyebabkan kuota yang di berikan kepada perempuan  banyak yang tidak bisa terpenuhi, karena ketidak berdayaan dan ketidak mampuan perempuan  dalam parlemen dalam memperjuangkan hak-hak perempuan secara signifikaan. Tujuan dari penulisan ini adalah untung mengetahu seberapa pentingnya perempuan dalam parlemen dan peran dari pemerintah dalam meningkatkan jumlah perempuan terutama dalam bidang politik.

Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan suatu bangsa. Tetapi perempuan sampai saat ini belum mendapatkan kesempatan yang lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di bidang politik dan pemerintahan. Perempuan masih dianggap kurang memiliki kemampuan untuk berperan lebih banyak dalam membuat berbagai kebijakan yang lebih baik dalam penyelenggaraan p Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan  rakyat (DPR/DPRD), bukan tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuot a 30 persen bagi keterwakilan perempuan dalam politik dianggap sebagai sesuatu yang penting. Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan multitasking, dan pengelolaan waktu. Selain itu, perlu diakui kenyataan bahwa perempuan sudah terbiasa menjalankan  tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan dalam emerintahan. kegiatan kemasyarakatan, seperti di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, dan kelompok-kelompok pengajian. Alasan tersebut tidak hanya ideal sebagai wujud modal dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Argumen tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan dekat dengan isu-isu kebijakan publik dan relevan untuk mem iliki keterwakilan dalam jumlah yang signifikan dalam memperjuangkan isu-isu kebijakan publik dalam proses kebijakan, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

Di indonesia keterwakilan perempuan sangat penting hal ini didasarkan pada fakta bahwa jumlah perempuan relatif sama dengan jumlah laki-laki. Namun kenyataannya, dalam sejarah indonesia jumlah perempuan di parlemen sangat kecil bahkan tidak pernah lebih dari delapan belas persen. Kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen mungkin merupakan salah satu sebab mengapa isu menegenai perempuan belum sepenuhnya menjadi prioritas utama dalam pembentukan kebijakan pemerintahan, terutama pada masa orde baru.

Secara konstitusional, hak-hak perempuan telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan ideologi bangsa indonesia yaitu pada pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dengan adanya payung hukum tersebut mengenal adanya persamaan kesempatan antara perempuan dan laki-laki dalam bidang politik. Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam menggunakan hak pilih maupun dalam hal untuk dipilih dalam pemilihan umum, atau memegang posisi penting disemua tingkatan pemerintahan.


Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment