Merasa Dikebiri, Ratusan Nelayan Luruk Kantor DPRD Pamekasan

JATIMAKTUAL, PAMEKASAN,- Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI), yang merupakan warga dari Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan luruk kantor DPRD Pamekasan, upaya menuntut dan menolak Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP) yang diduga melabrak Undang-Undang, Senin (08/01/2018).

Informasi yang dihimpun jatimaktual.com, ratusan massi aksi yang tergabung dari ANNI kumpul dan berangkat dari Areal Monumen Arek Lancor menuju Kantor DPRD Kab. Pamekasan, dengan membawa berbagai macam alat peraga, meliputi; banner, bendera dan kertas karton yang bertuliskan, "Kami Bukan Musuh Negara, Tapi Kami Butuh Perlindungan Negara" dan "Jokowi Pilih Susi atau Pilih Kami".

Adapun tuntutan yang dimintanya yakni:

  1. Menuntut legalitas catrang secara Nasional dengan tidak membatasi ukuran GT kapal kepada Presiden Jokowi melalui Mentri Kelautan dan Perikanan.
  2. Meminta kepada Presiden Jokowi melalui Mentri Kelautan dan Perikanan agar nelayan catrang tetap bisa melaut menggunakan alat tangkat catrang secara bersama-sama.
  3. Meminta kepada Presiden Jokowi melalui aparat penegak hukum dilaut untuk tidak ada penangkapan terhadap nelayan catrang selama belum ada legalitas alat tangkap catrang.
  4. Menolak pemberlakuan pelarangan alat tangkap catrang, dan nelayan catrang sial tarung.

Aultan Taqdir, Korlap aksi mengatakan, "Kami kesini dalam rangka menyampaikan aspirasi atau menyampaikan keinginan kami, kepada Bupati Pamekasan, jajaran pemkab dan DPRD, agar bisa peduli kepada nelayan," katanya.

"Permintaan kami dan dukungan kami agar Ketua DPRD dan jajaranya bisa menandatangani beberapa tuntutan-tuntutan kami yang kemudian nanti bisa disampaikan oleh DPRD ke Jakarta," tegasnya.

Sementara itu, Ismail, S.Hi, selaku Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, menanggapi keluh kesah massa aksi mengatakan, bahwa diri siap mengkawal dan membantunya.

"Baik, kami sangat mendukung ini. Nanti kami akan segera memberitahukannya hal ini kepada Presiden Joko Widodo," jelasnya.

Sebelum massa aksi dibubarkan, ratusan massa aksi menunggu penandatangan persetujuan dan dukungan dari DPRD, Sekda dan Plt. Bupati Pamekasan.

Perlu diketahui, dilakukannya aksi penolakan Permen KP ini bukan hanya di Kab. Pamekasan, melaikan juga dari berbagai Kabupaten lainnya, meliputi; Lampung, Pandeglang Banten, Tegal Jawa Tengah, Pati Jawa Tengah, Rembang Jawa Tengah, Tuban Jawa Timur, Lamongan Jawa Timur, dan terakhir Pamekasan.

Peewarta : Faisol

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment