Diduga Tak Tepat Sasaran, Bantuan Alat Pertukangan di Dinas Sosial Tuai Polemik,

Jatimaktual.com, Pamekasan,- Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan kembali memberikan bantuan Alat Pertukangan Kepada Masyarakat sebanyak 68 (enam puluh delapan paket). Hari ini, Senin (15/01/2018) merupakan hari terakhir Pendistribusian bantuan tersebut. Namun sayangnya, bantuan itu menuai kabar tak sedap.

Informasi yang dihimpun jatimaktual.com, sedikitnya ada tiga dugaan yang masih berkembang hingga saat ini, (1) terkait dugaan bagi-bagi jatah kepada sejumlah anggota DPRD Pamekasan. (2) Dugaan Salah Sasaran. (3) Dugaan Ketidak sesuaian Harga Barang/Unit.

Dari informasi tersebut, jatimatual.com mencoba konfirmasi kepada Pihak Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, yang kebetulan ditemui langsung oleh Kepala Dinas dan Kabid Sosial.

Kepala Dinas Sosial, Ir. Syaiful Anam enggan berkomentar terkait bantuan tersebut, pihaknya mengintruksikan kepada Kabid Sosial (Bapak Didik) untuk menanggapi semua pertanyaan yang diajukan.

"Bantuan ini tahun 2017, cuma karena pada waktu itu mengalami kesulitan. Jadi ditunggukan sampai semuanya lengkap, biar tidak di ecer, terakhir pendistribusian, hari ini (senin, 15/01/2018)" tutur didik sambil santai diruang Kepala Dinas yang juga didampingi Bapak Syaiful Anam.

Paket Bantuan tersebut Semuanya dari dana PAK sebanyak enam puluh delapan, yang disalurkan kepada masyarakat sekabupaten pamekasan. Dengan besaran Harga Maksimal 4 sampai 5 juta per unit.

Menanggapi informasi dugaan bagi-bagi jatah ke sejumlah anggota DPRD pamekasan, pihaknya tidak mempersoalkan.

"Begini mas, jadi dalam pengajuan proposal itu tidak tertutup kemungkinan dari berbagai sumber, karena memang di perbolehkan, baik secara perorangan, baik secara kelembagaan, monggo silahkan mengajukan, tidak ada persoalan, yang penting sasarannya tetap penyandang masalah kegitan sosial." tegas Didik kepada jatimaktual.com.

Sementara terkait Informasi salah sasaran, dirinya meyakini sudah sesuai dengan surat keputusan Bupati Pamekasan.

"kalau yang biasanya begini. Jadi undangan itu sesuai dengan surat keputusan yang telah ditetapkan. Artinya tidak ada perubahan terhadap undangan yang berasal dari diluar surat keputusan yang ditetapkan oleh bupati. Insyaallah sesuai semua.

Kalau tidak mengajukan mendapat. tidak mungkin, menurut saya. Karena begini. Jadi Kronologis PAK yang kami kelola ini tidak murni kami kelola awalnya. Karena pengajuan ini dulu diajukan ke Disnaker. Setelah berbentuk surat keputusan maka. oleh disnaker hak kepengelolaannya dipasrahkan ke kami, kami menerima sudah matengnya. Tapi kalau tidak tepat sasaran, tidak dapat undangan saya rasa tidak mungkin. Karena By Name By Addres yang tercantum dalam surat keputusan itu pasti berasal dari proposal yang diajukan." terangnya.

Perlu diketahui, polemik ini masih terus mencuat, apalagi soal dugaan bagi-bagi jatah kepada sekitar sepuluh anggota DPRD, yang setiap orang mendapat jatah berbeda mulai dari 1 paket hingga 4 paket. (ma)

Respon Pembaca.

0 comments:

Post a Comment